LKPP Sindir Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, Fadli: Umur Jalan Cuma Sampai Musim Hujan Berikutnya
Fadli Arif bawa materi di kegiatan supervisi, koordinasi dan pencegahan Korupsi bersama KPK di Ruang C J Rantung, Kantor Gubernur
Penulis: Ryo_Noor | Editor:
lihat foto
"Concern-nya habiskan tapi tidak concern kumpulkan uang," ungkapnya.
Ia mencontohkan, APBD Sulut tak sampai Rp 4 triliun. Jika menghemat 1 persen saja sudah ada 40 miliar
"Kalau ada uang Rp 40 miliar, operasional gubernur tak lagi jadi masalah, banyak yang datang kebagian," sindir Fadli.
Satu lagi persoalan pengadaan barang/jasa tidak mengelola dengan konsolidasi. Pemeintah daerah fokus sendiri-sendiri
Contoh di 2017, Kebutuhan jasa internet 2.5 triliun se Indonesia.
"Kalau konsolidasi, kita bisa bikin satelit sendiri untuk pemerintah. Kita masing masing belanja nilainya besar," ungkapnya.
katalog obat atau e-katalog merupakan satu di antara wujud konsolidasi. Dengan katalog itu, ternyata bisa menemukan harga hanya separuh harga obat di pasaran.
"Masyarakat kita jadi penikmat, kita bisa melayani masyarakat dengan obat sama, meski ada dampak yang tak menguntungkan bagi sejumlah kalangan," ujarnya.
Ke depan mengelola dana besar dengan konsilidasi, karena konsolidasi adalah kekuatan
Selain itu masih perlu pembenahan menyangkut pengadaan berkelanjutan.
Konsep ini satu di antara contohnya terkait lingkungan hidup. Pemeintah punya dana Rp 800 triliun untuk dibelanjakan setiap tahun. Kalau tidak dipikirkan mengenai kelestarian lingkungan tiap tahun 800 Triliun ini membelanjakan kerusakan lingkungan. Ini yang harus dipikirkan.
Terakhir pemerintah juga harus ikut perkembangan zaman now. Semua sudah transaksi online.
Bahkan orang bisa beli toilet bekas pun dijual secara online "Manfaatkan e-procurement, kita hadir dalam e-market place. Semua kebutuhan barang jasa diakses di sini. Sebab itu perlu menuhi 17 standar LPSE," kata dia.
