LKPP Sindir Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, Fadli: Umur Jalan Cuma Sampai Musim Hujan Berikutnya

Laporan Wartawan Tribun Manado, Ryo Noor

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Pengadaan barang/jasa merupakan area korupsi yang harus diberantas. Persoalan ini tak akan selesai jika tak mengubah paradigma.

Demikian disampaikan Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP Fadli Arif saat membawakan materi di kegiatan supervisi, koordinasi dan pencegahan Korupsi bersama KPK di Ruang C J Rantung, Kantor Gubernur, Rabu (21/2/2018).

Paradigma lama yang harus diubah yakni belanja semurah-murahnya.

Jika menerapkan cara ini maka yang diperoleh adalah sampah. Misalnya membangun jalan murah, tentu kualitasnya rendah.

"Pengadaan barang jasa seharusnya untuk mencari yang terbaik," kata Fadli.

Hampir 20 tahun Indonesia menerapkan mencari yang termurah.

Ia pun menyindir teknik sipil Indonesia, "Persatuan teknik sipil dunia menganggap teknik sipil Indonesia paling hebat, bisa merencanakan umur jalan sampai musim hujan berikutnya," kata Fadli langsung memecah tawa hadirin di ruangan C J Rantung

Pengadaan barang jasa tahun 2010 baru senilai  Rp 324 triliun, meningkat lebih dari dua kali lipat  di 2014 yakni Rp 800 triliun.

Jika siklusnya berlanjut maka diperkirakan akan meningkat hingga Rp 1167 triliun

Persoalannya proses pengadaan masih dilakukan dengan cara yang sama dengan 2010, efeknya maka korupsi masih akan berlanjut.

"Kita kerja 300 hari dalam setahun, dalam arti jumlah hari tetap sama, tapi jumlah total dana tiap tabun bertambah. Kita harus ubah paradigma," ungkapnya.

Negara begitu sulitnya mengumpulkan uang, tapi dengan mudahnya menghabiskan uang untuk belanja.

Ia mencontohkan, belanja kendaraan dinas sebagai Indonesia mencapai Rp 6 Triliun

Andai bisa hemat 10 persen saja belanja kendaraan tersebut, bisa dapat uang Rp 60 miliar

"Concern-nya habiskan tapi tidak concern kumpulkan uang," ungkapnya.

Ia mencontohkan, APBD Sulut tak sampai Rp 4 triliun. Jika menghemat 1 persen saja sudah ada 40 miliar

"Kalau ada uang Rp 40 miliar, operasional gubernur tak lagi jadi masalah, banyak yang datang kebagian," sindir Fadli.

Satu lagi persoalan pengadaan barang/jasa tidak mengelola dengan konsolidasi. Pemeintah daerah fokus sendiri-sendiri

Contoh di 2017,  Kebutuhan jasa internet 2.5 triliun se Indonesia.

"Kalau konsolidasi, kita bisa bikin satelit sendiri untuk pemerintah. Kita masing masing belanja nilainya besar," ungkapnya.

katalog obat atau e-katalog merupakan satu di antara wujud konsolidasi. Dengan katalog itu, ternyata bisa menemukan harga hanya separuh harga obat di pasaran.

"Masyarakat kita jadi penikmat, kita bisa melayani masyarakat dengan obat sama, meski ada dampak yang tak menguntungkan bagi sejumlah kalangan," ujarnya.

Ke depan mengelola dana besar dengan konsilidasi, karena konsolidasi adalah kekuatan

Selain itu masih perlu pembenahan menyangkut pengadaan berkelanjutan.

Konsep ini satu di antara contohnya terkait lingkungan hidup. Pemeintah punya dana Rp 800 triliun untuk dibelanjakan setiap tahun. Kalau tidak dipikirkan mengenai kelestarian lingkungan tiap tahun 800 Triliun ini membelanjakan kerusakan lingkungan. Ini yang harus dipikirkan.

Terakhir pemerintah juga harus ikut perkembangan zaman now. Semua sudah transaksi online.

Bahkan orang bisa beli toilet bekas pun dijual secara online "Manfaatkan e-procurement, kita hadir dalam e-market place. Semua kebutuhan barang jasa diakses di sini. Sebab itu perlu menuhi 17 standar LPSE," kata dia.