Beredar SK Pemecatan Vreeke dari Ketua DPD I Partai Golkar, Tetty Pilih Bungkam

TRIBUNMANADO.CO.ID - Beredarnya Surat Keputusan (SK) pemecatan terhadap Ketua DPD I Partai Golkar Sulut, Stefanus Vreeke Runtu (SVR), yang ditandatangani Ketua Umum DPP PG, Setya Novanto dan Sekretaris Umum, Idrus Marham, langsung mencuat spekulasi beberapa nama yang berpeluang menggantikan mantan Bupati Minahasa dua periode ini.

Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulut, Dr Ferry Liando mengatakan, jika pemecatan terhadap SVR sebagai Ketua DPD I PG Sulut benar, maka itu dampak politiknya akan mengganggu kesiapan Partai Golkar di Pilkada 2018.

Ferry mengatakan, secara internal Partai Golkar sedang melakukan penjaringan bakal calon kepala daerah. Dampak pemecatan akan terjadi gesekan antara pendukung SVR dan kubu lainnya di Golkar.

Pemecatan ini juga akan berpengaruh pada soliditas Golkar penghadapi Pilkada. Hanya dia menilai DPP PG mempunyai pertimbangan matang terkait pemecatan tersebut.

Jika pemecatan memang betul terjadi kata Ferry, peluang terbesar  pengganti Vreeke adalah Christiany 'Tetty' Paruntu. Alasannya, saat ini Golkar Sulut seperti mempunyai 'dua matahari'. Satu kubu loyal terhadap SVR, sedangkan kubu lainnya telah merapat ke Tetty.

Dia pun menyarankan ke Tetty, jika Golkar beralih ke dia, maka Tetty harus secepatnya melakukan konsolidasi parpol dengan cara merangkul elit Golkar yang selama ini merupakan loyalis Vreeke.

Namun, demikian pemecatan ini masih perlu dibuktikan sebab pengalaman selama ini banyak dokumen yang beredar yang akhirnya terbukti palsu.

Terkait adanya SK DPP PG yang diteken Setya Novanto yang isinya mengganti dirinya dengan Hamka Kadi, sebagai Pelaksana tugas DPD I PG Sulut, Vreeke memilih tak berbicara panjang lebar.

Vreeke memilih menunggu surat resmi dari DPP PG, kemudian bersikap dan memberi pernyataan ke media."Saya belum terima suratnya. Sabar saja saat terima suratnya saya akan komentar," ujar Vreeke, kemarin.

Dia menegaskan, sebagai politisi sudah terbiasa menghadapi manuver lawan politik."Politik itu kan kepentingan yang bermain, tapi keyakinan yang utama. Selain itu, biar politik tapi yang atur Tuhan," kata dia.

Menariknya, Christiany 'Tetty' Paruntu yang disebut-sebut akan menjadi suksesor Vreeke memilih tak berkomentar. ''Doakan saya dalam memimpin Minsel dan sebagai Ketua Golkar Minsel,'' ujar Tetty, Sabtu (2/9).

Personel Fraksi Partai Golkar Minsel, Robby Sangkoy mengatakan, dia sudah mendengar informasi itu. Hanya sikapnya sebagai kader adalah menunggu surat resmi dari DPP PG.

Robby sapaan akrabnya mengatakan, prinsipnya sebagai kader  menghormati keputusan Dewan Pimpinan Pusat terkait pergantian Ketua Partai Golkar Provinsi Sulut."Tidak ada alasan untuk tidak menghormati apa yang jadi keputusan DPP," ujar Sangkoy.

Ketika di tanya siapa yang pantas gantikan SVR, Sangkoy belum bisa menjawab karena prosesnya masih panjang.

Sedangkan Karel Lakoy, Wakil Ketua Satu Bidang Organisasi PD Golkar Minsel, mengaku belum menerima surat itu. "Belum ada kejelasan terkait SK tersebut," katanya.

Apalagi Ketua Partai Golkar Minsel Christiany Paruntu belum memberikan pernyataan resmi. Anggota Fraksi PG Minsel lainnya, Royke Kodongan mengatakan, mereka mengikuti keputusan DPP. "Saya juga menunggu peryataan resmi dari Ketua DPD II Minsel Christiany Paruntu," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar Bitung Erwin Wurangian masih enggan mengomentari kabar terpentalnya SVR dari kursi Ketua DPD I Partai Golkar Sulut.

Ia beralasan belum menerima kabar pemberitahuan resmi dari DPP."Nanti saja kalau sudah ada pemberitahuan resmi dari DPP," kata dia.

Erwin memastikan surat ini tak mengganggu kesolidan Golkar Bitung. Partai Golkar Bitung solid secara organisasi maupun pengkaderan.

Hal senada dikatakan Ketua DPD Partai Golkar Minut Denny Wowiling. Menurut dia, pihaknya menanti pemberitahuan DPP PG.

Dewo ‑ panggilan akrabnya ‑ menyatakan, akan patuh pada apapun perintah DPP."Terserah DPP," kata dia.

Pihak DPD II Partai Golkar Minahasa juga menyatakan belum mengetahui adanya surat pemecatan terhadap Vreeke."Saya belum tahu, baru lihat di media online," ujar Oklen Waleleng, personel Fraksi Partai Golkar Minahasa.

Sejauh ini menurutnya, belum ada pemberitahuan resmi terkait berita tersebut."Biasanya kalau ada seperti itu kami akan dipanggil untuk rapat dan bicarakan, tapi ini belum sama sekali," ujarnya.

Menurutnya, sebagai organisasi Partai Golkar Minahasa menunggu surat resmi baru bisa memastikan berita tersebut asli atau tidak. "Selama surat keputusan asli belum diperoleh, pimpinan Partai Golkar DPD I Sulut masih SVR," jelasnya.

Ia menjelaskan apapun keputusan partai, sebagai kader dan anggota Partai Golkar Minahasa tetap tunduk pada keputusan partai.

Kabar berkembang pelengseran terhadap Vreeke karena adanya 12 dari 15 DPD II Partai Golkar di Sulut yang menyatakan mosi tidak percaya terhadap Vreeke dan meminta digelarnya Musdalub.

Usulan inilah yang diproses DPP Partai Golkar. Hanya proses ini terkesan lama, karena kubu Vreeke juga berusaha meyakinkan DPP PG bahwa, dia masih mendapat dukungan penuh dari kader dan simpatisan Beringin.(ryo/dik/amg/kel/art)