Massa 02 Demo Jakarta 20-22 Mei: Ini Kata Titiek Soeharto

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA – Jakarta memanas! Sejumlah massa pro calon presisden nomor urut 02, Prabowo Subianto akan menggelar aksi damai untuk meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendiskualifikasi capres petahana Joko Widodo. Aksi damai ini akan dimulai pada 20 hingga 22 Mei.

Demikian diungkapkan Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Titiek Soeharto. Dia menyebut aksi ini akan berlangsung damai tanpa ada kericuhan.

"Tentunya kita akan kelihatannya demo damai, tanpa kekerasan. Mungkin kita duduk saja sampai aparat, ini kan selama ini kita kaya dicuekin saja nih. Kita sudah teriak-teriak pemilu curang, DPT ganda, DPT bermasalah, yang meninggal begitu banyak, kita sudah menyuarakan itu.

Tapi kok kayanya dicuekin saja. Nah, ini bentuk protes kita. Kita nanti akan melakukan demo damai," ujar Titiek setelah menghadiri deklarasi 'gerakan kedaulatan rakyat' di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2019).

Terkait seberapa banyak massa aksi, Titiek tidak menjelaskan secara terperinci. Namun dia punya perkiraan massa yang akan datang. "Tanggal 21, 22, mungkin 20, 21, 22 Mei, insyaallah banyak (massa yang hadir), tidak seperti 212, tapi cukup banyaklah. Kalau pemerintah mengerahkan aparat 160 ribu TNI, 100 sekian ribu polisi, insyaallah massa kita lebih dari itu," katanya.

Dia menegaskan, aksi ini akan berlangsung damai sampai sejauh aparat tidak melakukan kekerasan kepada peserta aksi. Dia juga menyebut tempat aksi ini kemungkinan ada di beberapa titik, salah satunya tempat yang dipertimbangkan adalah Bundaran Hotel Indonesia (HI). "Saya rasa ada beberapa titik, mungkin juga di Bundaran HI," jelasnya.

Terkait tujuan aksi ini, Titiek menyebut aksi ini digelar untuk menuntut lembaga pemilu mendiskualifikasi Jokowi-Ma'ruf pada pilpres 2019. Dia meminta agar Jokowi didiskualifikasi karena merasa pihaknya dicurangi.

"Harapannya didiskualifikasi, mana yang curang? Petahana yang curang. Ini harus didiskualifikasi," tegasnya.

Titiek memastikan paslon Prabowo-Sandiaga tidak akan membawa sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, Titiek mengaku trauma karena, saat melaporkan kecurangan pada Pemilu 2014, ia tidak mendapat keputusan yang diinginkan.

"Kayanya kita ke MK nggak, karena kita pernah pengalaman di 2014, kita ke MK, judulnya belum diperiksa, bukti-buktinya belum diperiksa, sudah diketok yang menang sebelah sana," ucap Titiek. "Jadi kayanya sekarang kita tidak akan ke MK lagi, jadi kita akan berjuang di jalanan," sambungnya. 

Wiranto Larang Warga ke Ibu Kota

Menko Polhukam Wiranto meminta aparat menghalau pergerakan warga menuju Jakarta pada 22 Mei 2019. Forum Umat Islam (FUI) Jatim menilai larangan itu merupakan pelanggaran HAM.

"Ini kan lucu ya. Ini negeri kita, pergi aja kok nggak boleh. Itu kan lucu. Apakah ini luar negeri. Gitu aja, pertanyaannya gitu aja," kata Koordinator Lapangan FUI Jatim ustaz Sasmita kepada wartawan usai aksi di kantor Bawaslu Jatim di Jalan Tanggulangin, Jumat (17/5/2019).

Sasmita mengatakan imbauan yang oleh Sasmita disebut larangan itu melanggar HAM. Padahal berkumpul merupakan hak asasi umat dalam menyampaikan aspirasi.

"Itu aspirasi umat. Kita tidak bisa melarang umat, melarang orang mau pergi ke mana itu melanggar hak asasi manusia itu sendiri," jelas Sasmita.