Efek Tak Ada Ideologi Partai, PAN Terbuka Jalan Gabung Koalisi Jokowi-Ma'ruf
Partai Amanat Nasional (PAN) diisukan pindah ke Koalisi Indonesia Kerja. Menanggapi hal ini, Pengamat Politik Adi Prayitno turut memberikan komentar.
TRIBUNMANADO.CO.ID - Partai Amanat Nasional (PAN) diisukan pindah ke Koalisi Indonesia Kerja.
Menanggapi hal ini, Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Adi Prayitno turut memberikan komentar.
Menurutnya, perpindahan partai bukanlah hal baru dalam sistem presidensialisme multipartai.
Hal itu lantaran tidak ada batas atau sekat yang tegas, antara pemerintah dan oposisi.
"Dalam sistem presidensialisme multipartai, nyaris tidak ada batas-batas atau sekat politik yang begitu tegas antara mana koalisi pemerintah dan oposisi. Itu bisa dilihat dari sikap politik PAN yang diisukan saat ini," ujar Adi kepada Kompas.com, Senin (29/4/2019).
Baca: Kota Palangkaraya jadi Kandikat Ibu Kota Baru Negara Indonesia? Ini Ulasan Selengkapnya
Menurut Adi, perbedaan arah politik antarpartai sebenarnya hanya terjadi saat kampanye pemilu saja.
Namun, setelah pemilu usai, biasanya partai-partai yang berseberangan berlomba-lomba untuk pindah haluan ke koalisi partai yang menang dalam pemilihan presiden (Pilpres).
Ia menambahkan, berkaca dari isu arah politik PAN, hal itu menunjukkan bahwa tidak ada konflik ideologi politik yang begitu keras antarpartai.
Dengan demikian, partai manapun bisa bergabung ke koalisi manapun, pemerintah atau oposisi.
"Ini efek dari tak adanya ideologi antar partai yang begitu kuat. Maka, tak bisa dipastikan juga partai-partai yang saat ini ada di KIK bisa solid hingga Pemilu 2024," ucapnya.
Tak pelak, seperti diungkapkan Adi, PAN dianggap memiliki posisi yang penting jika seandainya ada partai dalam KIK memutuskan keluar dari koalisi.
Baca: Berawal dari Keperluan Pribadi Kini Johnysue Panambunan Jual Madu Murni Sendiri hingga ke Pulau Jawa
Baca: PSSI Belum Tentukan Secara Resmi Laga Persebaya Surabaya vs Madura United, Kedua Tim Beda Sikap
Hal itu dimungkinkan terjadi lantaran pada Pemilu 2024, sang petahana Joko Widodo tidak bisa maju kembali menjadi calon presiden jika menang pada Pilpres 2019.
Sebelumnya, Ketua Mahkamah Partai Amanat Nasional (PAN) Yasin Kara mengakui pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo bisa membuka peluang partainya bergabung kembali dengan kubu capres petahana.
"Membuka diri, kita tetap membuka diri. PAN partai paling rasional yang pernah ada. Bisa bergabung (ke Jokowi) bisa tidak," kata Yasin di Jakarta, Sabtu (27/4/2019).
Menurut Yasin, arah koalisi PAN ke depan akan tergantung dengan evaluasi internal pasca pemilu 2019 usai.
Jika dalam evaluasi tersebut PAN dinilai sudah cocok bersama koalisi parpol pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, maka PAN akan mempertahankan posisinya.