Ini Jawaban Jokowi saat Dikritik Prabowo soal Bandara dan Pelabuhan Asing
Prabowo Subianto mengkritik langkah pemerintahan Joko Widodo yang mengizinkan pihak asing ikut mengelola bandara dan pelabuhan di Indonesia
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Calon presiden Prabowo Subianto mengkritik langkah pemerintahan Joko Widodo yang mengizinkan pihak asing ikut mengelola bandara dan pelabuhan di Indonesia.
Menjawab kritikan Prabowo, Jokowi menyebut, hal itu masih diperlukan untuk perbaikan infrastruktur di Indonesia.
Hal itu disampaikan Prabowo dan Jokowi dalam debat keempat Pilpres di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019) malam.
Awalnya, Prabowo mengatakan, hanya sedikit negara di dunia yang mengizinkan pihak asing ikut mengelola bandara dan pelabuhan di negaranya.
"Bukan kita antiasing, ini menyangkut kedaulatan nasional," kata Prabowo.
Baca: Jokowi: Pak Prabowo, Rantai Persahabatan Kita Tidak Akan Pernah Putus
Prabowo kemudian menyinggung pengalamannya di militer yang dilatih untuk mengamankan objek-objek vital seperti stasiun, bandara, pelabuhan.
Ia mengaku khawatir jika ada masalah dengan kerja sama tersebut, maka bandara atau pelabuhan yang dikelola asing kemudian ditutup.
Namun, Prabowo tidak memaparkan bandara atau pelabuhan mana yang ikut dikelola asing.
"Pelabuhan dan bandara saluran nafas bangsa," kata Prabowo.
Mendapat kesempatan menjawab, Jokowi menyebut, Prabowo terlalu khawatir dengan hal yang sebenarnya juga dilakukan negara lain.
Jokowi mengatakan, dengan anggaran negara yang terbatas, maka pemerintahannya perlu mengundang investasi asing untuk membangun infrastruktur yang masih tertinggal.
Ia menekankan bahwa kerja sama itu dilakukan oleh perusahaan, bukan negara. Kerja sama seperti itu, kata dia, tidak pernah terjadi masalah di negara lain.
Baca: Sekjen NU Nilai Debat Pilpres Keempat Dimenangkan Jokowi karena Lebih Berpengalaman
Baca: Jokowi Salah Data, Sebut 714 Suku dan 1.100 Bahasa Daerah di Indonesia, Ini Faktanya
Menurut Jokowi, yang terpenting adalah managemen tetap dikenalikan perusahaan Indonesia.
Berbeda dengan hal-hal yang strategis, kata Jokowi, pemerintah pasti sangat hati-hati. Misal, menyangkut radar udara hingga alutsista.
Jokowi memastikan tidak memberi toleransi jika ada kedaulatan Indonesia yang diganggu.
