Jokowi: Jangan Biarkan Masyarakyat Diberi Ajaran yang Tidak Benar, Supaya tak Menyebar Hoax

TRIBUNMANADO.CO.ID - Calon presiden Republik Indonesia nomor urut 01, Joko Widodo menginstruksikan agar para pendukungnya melawan setiap kabar bohong dan fitnah yang ditujukan pada dirinya, selama memimpin Indonesia maupun saat ia menjalani proses demokrasi Pilpres 2019.

Joko Widodo alias Jokowi, menghadiri deklarasi alumni perguruan tinggi dan SMA di Jabar di Monumen Perjuangan Rakyat Jabar, Minggu (10/3/2019).

 "Sebagai intelektual, harus berani suarakan yang benar adalah benar yang salah adalah salah. Saya tidak ingin dipuji-puji, peringatkan saya kalau salah. Bapak ibu semua sebagai intelektual, jangan biarkan masyarakat diberi ajaran tidak benar. Yang namanya hoax, fitnah, tidak hanya lewat media sosial. Tapi door to door, ini sangat berbahaya karena itu harus kita perangi, harus dilawan, jangan diam," ujar Jokowi.

Jokowi selanjutnya memberikan contoh kasus ‎soal fakta yang berkembang di masyarakat.

Soal kabar bohong jika Jokowi yang berpasangan dengan KH Ma'ruf Amin menang, maka adzan akan dilarang dan pendidikan agama akan dihapuskan.

"Fitnah adzan dilarang, pendidikan agama dihapuskan. Itu disebar door to door, itu logikanya enggak masuk. Tapi perlu diketahui, 9 juta lebih masyarakat percaya pada itu coba. Kalau kita diam dan tidak melawan, bisa 15 juta, 20 juta, harus kita lawan," ujar Jokowi.

Baca: Jokowi Ungkap Foto Mesranya dengan Iriana di Tengah Hutan, Ini Penjelasannya

Massa pendukungnya langsung berteriak. "Lawaan..lawan..lawan," teriakan massa.

Jokowi diam sejenak sehingga suasananya hening.

‎"Jawabannya seperti yang seperti bapak ibu bilang, lawan. Jangan diam, sebagai intelektual jangan diam, jangan biarkan ada proses demokrasi yang tidak betul, harus diingatkan dan dilawan," ujar Jokowi dengan nada tinggi.

‎‎Jokowi menyebut lagi contoh kasus lainnya. Ia menyinggung soal issue kriminalisasi ulama dan menurutnya, Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

"Semua sama di mata hukum. Ada menteri sudah masuk penjara, ada gubernur, ada bupati dan wali kota, DPR dan DPRD banyak, semuanya sama di mata hukum. Kalau salah, pasti akan diperiksa, diadili dan kalau salah diputus.‎ Ini negara hukum, tidak ada kriminalisasi ulama," ujar dia.

Lagi-lagi ia menyebut contoh kasus ia disebut antek asing.

Ia menyampaikan, pada 2015, yang namanya Blok Mahakam yang dikelola Total dan Inpex (perusahaan asing) selama 50 tahun, sudah kami ambil alih dan dikelola PT Pertamina.

Kedua, pada 2018, Blok Rokan yang dikelola Chevron selama puluhan tahun saat ini sudah 90 persen dikelola Pertamina.

Lalu PT Freeport yang mengelola emas di Tembaga Pura, Timika Papua, pun sudah diambil alih sehingga saham pemerintah Indonesia mencapai 51,2 persen.