Pemkab Bolsel Ranking 36 Dalam Upaya Pencegahan Korupsi
Pemkab Bolsel kembali berprestasi dengan menempati ranking 36 dalam upaya pencegahan korupsi berbasis Monitoring Center of Prevention
Penulis: | Editor: Indry Panigoro
lihat foto
Liputan Wartawan Tribun Manado, Felix Tendeken
TRIBUNMANADO.CO.ID, MOLIBAGU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) kembali berprestasi dengan menempati ranking 36 dalam upaya pencegahan korupsi berbasis Monitoring Center of Prevention (MCP) tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan lembaga se-Indonesia.
Baca: Pekan Depan Perindagkop Bolsel Gelar Operasi Pasar
Seperti yang diutarakan oleh Bupati Bolsel Iskandar Kamaru melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Marzansius Arvan Ohy, bahwa hasil monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan Bolsel pada urutan ke-36 se-Indonesia dalam upaya pencegahan korupsi.
Lanjutnya, meski demikian bukan berarti Bolsel sudah bebas dari korupsi, upaya pencegahan harus terus dilakukan.
Baca: Polsek Bolaang Uki Maksimalkan Operasi Ketertiban Bermasyarakat
"Sangat diharapkan melalui aplikasi sistem informasi yang terbuka, pengelolaan keuangan dapat lebih baik dan bebas korupsi," jelasnya.
Seperti yang diketahui belum lama ini Bolsel menerima kunjungan Ketua Devisi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI untuk Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Indra Furqon.
Baca: KPU Bolsel Validasi Surat Suara
Pada kunjungan tersebut Furqon mengatakan MCP adalah aplikasi pencegah korupsi yang bisa diakses oleh semua masyarakat dan bisa memantau daerah-daerah yang dipantau oleh KPK.
"Tujuan didesign aplikasi MCP adalah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan tidak koruptif dimana semua kegiatan dipantau KPK melalui aplikasi MCP", jelasnya.
Baca: Sehan: 2019 Sangadi Dites Ngaji dan Khotbah
Kata dia, ada delapan masalah utama yang menjadi perhatian Korsupgah KPK dan semua sudah terintegrasi dalam menu MCP.
"Perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan terpadu satu pintu, dana desa, manajamen SDM di Pemda, optimalisasi pendapatan daerah, Kapabilitas pengawasan pemerintah dan manajamen aset daerah," jelasnya.
Disisi lain dia berharap agar masyarakat turut mengawasi jalannya pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan sebagainya sehingga bersih dari korupsi. (lix)
