Pemprov Sulut Usulkan 27 Program Strategis ke Pusat, Peneliti Nilai Perlu Skala Prioritas

Terkait Kereta Api Trans Sulawesi, Baso menegaskan bahwa proyek tersebut sejatinya merupakan program pemerintah pusat yang sempat tertunda akibat pergeseran fokus anggaran ke pembangunan IKN.

“Pemerintah daerah seharusnya jujur menyebutnya sebagai kelanjutan kebijakan nasional, bukan inovasi daerah. Peran daerah cukup pada penyediaan lahan, dukungan sosial, dan sinkronisasi tata ruang,” jelasnya.

Namun demikian, Baso mengapresiasi sejumlah usulan yang dinilainya tepat sasaran, seperti peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan nasional, jalan lingkar Pulau Salibabu di Kepulauan Talaud, serta Bandara Miangas.

"Bandara Miangas bukan sekadar transportasi, tetapi juga menyangkut kedaulatan wilayah dan keamanan perbatasan, sesuai Pasal 25A UUD 1945 tentang NKRI sebagai negara kepulauan,” ungkapnya.

Ia menilai normalisasi banjir Kota Manado sebagai program paling mendesak karena berdampak langsung terhadap ekonomi, pemerintahan, dan kehidupan sosial masyarakat.

Menurutnya, negara wajib hadir karena ini berkaitan langsung dengan hak atas rasa aman sebagaimana diatur dalam Pasal 28G UUD 1945.

Di sektor pelayanan dasar seperti listrik 24 jam di pulau terluar, kesehatan, dan pendidikan, Baso menegaskan hal tersebut bukan prestasi, melainkan kewajiban negara. 

Tantangannya, menurut dia, adalah penentuan skala prioritas wilayah.

Sementara terkait rencana SMA Taruna Nusantara, SMA Garuda, dan Sekolah Rakyat, ia mengingatkan potensi munculnya ketimpangan pendidikan.

“UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan prinsip pemerataan. Negara tidak boleh menciptakan sekolah unggulan yang justru melahirkan diskriminasi baru,” ujarnya.

Untuk Universitas Bogani di Bolaang Mongondow, Baso menilai hal itu bukan sekadar pemerataan pendidikan, tetapi juga pemenuhan janji politik yang menyangkut kepercayaan publik.

Ia juga mengapresiasi rencana revitalisasi Stadion Klabat Manado dan pembangunan sport center sebagai investasi jangka panjang dalam pengembangan sumber daya manusia dan identitas daerah.

Namun, terkait pembangunan rumah susun bagi MBR, Baso mengingatkan bahwa penyediaan hunian harus dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja.

“Rumah tanpa pekerjaan hanya memindahkan kemiskinan secara vertikal,” tegasnya.

Adapun pengerukan Danau Tondano, menurut Baso, bersifat wajib karena dampaknya lintas wilayah dan berkaitan langsung dengan banjir, lingkungan hidup, serta pengembangan kawasan metropolitan Manado–Minut–Bitung.