Tantangan Fiskal Terbatas APBD Sulawesi Utara 2026, Begini Langkah Solutif Gubernur Sulut YSK

Ringkasan Berita:

• DPRD Sulut sepakat membahas Ranperda APBD Provinsi Sulut 2026.
• APBD 2026 tetap mengutamakan prioritas pembangunan sesuai rencana tahun 2026.
• Pemprov Sulawesi Utara akan mendorong optimalisasi pajak daerah dan fungsi BUMD yang ada. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - DPRD Sulawesi Utara sepakat membahas Ranperda APBD Provinsi Sulut 2026.

Itu diputuskan dalam rapat paripurna yang berlangsung Senin 24 November 2025.

Rapat ini dipimpin Ketua DPRD, dr Fransiscus Silangen yang didampingi para wakil ketua, Michaela Paruntu, Royke Anter dan Stella Runtuwene. 

Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus mengungkapkan, Ranperda APBD 2026 disusun berdasarkan prinsip penyusunan APBD yang sesuai dengan kepentingan daerah serta mengacu kondisi keuangan daerah. 

"APBD bukan sekadar dokumen tapi cerminan strategi kebijakan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat," kata YSK. 

Ia mengatakan, APBD 2026 tetap mengutamakan prioritas pembangunan sesuai rencana tahun 2026, yakni pembangunan sumberdaya manusia, agribsinis dan pariwisata yang didukung regulasi dan inovasi.

Katanya, Pemprov Sulawesi Utara punya ruang fiskal yang terbatas menyusul dipangkasnya Dana Transfer Daerah oleh pemerintah pusat. 

Karena itu, Pemprov Sulawesi Utara menata ulang penganggaran dengan prioritas pembangunan lebih selektif. 

Pemprov pun berinovasi. Salah satunya dengan mendorong agar Perusahaan Milik Daerah (Perumda) PT Membangun Sulut Maju Perseroan Daerah bisa memberi kontribusi lebih

"Terbatasnya anggaran tidak boleh melemahkan kita tapi jadikan kita displin fiskal dan adaptif," ujarnya. 

Kata YSK, meskipun banyak anggaran pusat yang dipangkas, pihaknya memastikan layanan dasar untuk publik tetap akan dipenuhi. Mulai dari kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lainnya. 

"Termasuk gaji PNS dan P3K. Caranya dengan kita optimalkan PAD dan efisiensi belanja," jelasnya lagi. 

Selain itu, Pemprov Sulawesi Utara akan mendorong optimalisasi pajak daerah dan fungsi BUMD yang ada. 

(TribunManado.co.id/Ndo)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.