Populer Sulut: Minahasa Tenggara Jadi Kabupaten Anti Korupsi, Bus BTS Segera Beroperasi di Manado

Bus BTS yang diluncurkan memiliki desain eksterior bertema ikon Kota Manado dan dilengkapi fasilitas AC, CCTV, kotak P3K, alat pemadam kebakaran, serta kursi berlogo Kemenhub dan Pemkot Manado.

Program Buy The Service (BTS) merupakan upaya pemerintah menyediakan layanan bus modern yang aman, nyaman, dan terintegrasi.

Program ini telah berjalan di sejumlah kota seperti Solo, Palembang, Yogyakarta, Denpasar, Medan, Banjarmasin, Makassar, Surabaya, dan Bandung.

Keunggulan layanan BTS antara lain efisien, ramah lingkungan, tarif murah atau gratis, serta menjadi alternatif transportasi umum bagi masyarakat.

Baca selengkapnya

2. Sulut Siap Jadi Tuan Rumah Pesparani Nasional 2027

Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling (YSK) langsung menyatakan kesiapan Provinsi Sulawesi Utara untuk menjadi tuan rumah ajang Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik tingkat nasional yang akan digelar pada 2027.

Hal itu disampaikan Gubernur YSK saat membuka Pesparani Katolik I Daerah Sulawesi Utara di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (18/11/2025).

"Saya jawab, 'Siap, Pak. Sulut siap jadi tuan rumah Pesparani Nasional IV. Saya suka sekali tantangan. Kalau ditantang, saya harus siap," ujar Gubernur YSK yang langsung disambut tepuk tangan meriah.
 
Bukan tanpa alasan YSK menyatakan kesiapan Sulut.

Menurut dia, menjadi tuan rumah ajang nasional menjadi peluang bagi Sulut menunjukkan potensi daerah.

Baca selengkapnya

3. Minahasa Tenggara Ditetapkan Sebagai Kabupaten Antikorupsi Tahun 2025, Dapat Angka 90,8 dari KPK RI

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) ditetapkan sebagai Percontohan Kabupaten Anti Korupsi Tahun 2025 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Penetapan tersebut diumumkan pada Selasa (18/11/2025) di Kantor Bupati Mitra.

Mitra meraih skor 90,8 kategori Istimewa, menempatkannya sebagai salah satu daerah dengan tata kelola pemerintahan bersih terbaik di Indonesia.

Tim penilai KPK dipimpin Plt Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Rino Haruno, dengan keterlibatan unsur Kemendagri, Kemenkeu, KemenPAN-RB, BPKP, Ombudsman RI, serta Inspektorat Provinsi Sulut.

Bupati Mitra Ronald Kandoli menyebut pencapaian ini sebagai hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah.