Anggaran Reses Akhir Tahun DPRD Sulawesi Utara Rp 2,4 Miliar

TRIBUNMANADO.CO.ID - 45 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara masih punya jatah sekali reses di tahun 2025.

Plt Sekretaris DPRD Sulawesi Utara, W. Niklas Silangen mengungkapkan, para wakil rakyat ini akan turun lapangan menyerap aspirasi masyarakat dalam masa reses akhir tahun. 

"Sesuai agenda, reses terakhir tahun ini akan dilaksanakan awal Desember. Tapi masih akan dibahas di Banmus lebih dulu," ujar Silangen kepada Tribunmanado.co.id, Rabu (15/10/2025). 

Baca juga: Louis Schramm: Dana Reses Akhir Tahun Harus Tepat Sasaran dan Bawa Solusi Nyata untuk Masyarakat

Ia mengungkapkan, anggaran reses terakhir yang dialokasikan di APBD Perubahan 2025 sebesar Rp 2,4 miliar. 

"Itu total untuk 45 anggota," jelas Silangen. 

Dijelaskan, reses bisa digelar di beberapa titik selama periode. 

Sekretariat Dewan memastikan siap untuk melakukan pendampingan kepada anggota (DPRD). 

Diketahui, mengacu reses sebelumnya, setiap anggota dewan mendapatkan fasilitas anggaran sekitar Rp 42 juta. 

Dana itu untuk makan minum sekitar Rp 36 juta dan sisanya sarana pendukung seperti sewa tenda, ruang pertemuan, sound system dan lain-lain. 

"Dananya tidak diserahkan ke anggota tapi pengaturannya lewat staf DPRD," kata Silangen. 

Apa Itu Reses DPRD?

Reses adalah kegiatan pimpinan dan anggota DPRD untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat di masing-masing wilayah Daerah Pemilihan (Dapil).

Hal ini untuk memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah pemillihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan yang berkaitan dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD.

Reses juga menjadi manifestasi kewajiban pimpinan DPRD dan anggota DPRD untuk melakukan komunikasi dua arah dengan konstituen atau pemilihnya melalui kunjungan kerja di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing yang dilakukan secara rutin pada setiap masa reses.

Hasil pertemuan anggota DPRD dengan konstituennya dilaporkan secara tertulis dalam rapat paripurna melalui fraksinya di DPRD Provinsi dan kabupaten/kota.

Aturan pelaksanaan reses

Beberapa ketentuan mengenai reses antara lain:

• Masa reses dilaksanakan paling lama enam hari dalam satu kali reses.
• Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap anggota DPRD paling lambat tiga hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.