HUT ke-61 Provinsi Sulawesi Utara, Ini Harapan dan Masukan DPC GMNI Manado

TRIBUNMANADO.COM, MANADO - Di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Provinsi Sulawesi Utara, banyak harapan dan masukan dari berbagai pihak.

Salah satunya dari Ketua DPC GMNI Manado Hizkia Yosia Kherenle Rantung.

Menurut Hizkia yang harus dibenahi pemerintah bukan hanya gaya kepemimpinan yang simbolik, tetapi persoalan-persoalan struktural yang hari ini nyata dirasakan masyarakat Sulut.

Pertama, masalah biaya hidup yang makin tinggi, sementara daya beli masyarakat melemah. 

Kedua, ketergantungan ekonomi pada sektor konsumsi dan pariwisata membuat rakyat rentan ketika ada guncangan, sementara sektor produktif seperti pertanian, kelautan, dan energi belum dikelola optimal.

Ketiga, lapangan kerja bagi anak muda masih terbatas, pengangguran terbuka tinggi di kalangan sarjana, tetapi program pemberdayaan pemuda masih bersifat sporadis. 

"Keempat, pemerataan pembangunan daerah kepulauan, pedalaman, dan perbatasan masih jauh dari perhatian, padahal justru di sanalah wajah nyata ketimpangan pembangunan terlihat," jelas Hizkia, Senin (22/9/2025).

Di sisi lain, transisi kepemimpinan di tubuh pemerintah provinsi belum benar-benar menghasilkan birokrasi yang solid dan progresif.

Banyak kebijakan berjalan lambat karena birokrat masih terjebak pada pola kerja lama dan lebih sibuk menyesuaikan diri dengan gaya kepemimpinan baru daripada merumuskan inovasi.

Ini membuat pelayanan publik terasa stagnan.

“Kami melihat ada semangat membawa Sulut ke arah yang lebih baik, terutama dalam membangun eksposur Sulut di tingkat nasional maupun internasional. Agenda pariwisata, festival budaya, dan promosi investasi cukup berhasil memperkenalkan Sulut sebagai pintu gerbang Indonesia di Pasifik," tambahnya.

Itu adalah langkah penting karena membuka peluang konektivitas, perdagangan, dan hubungan antarbangsa.

"Namun catatan kami, pencapaian di level eksternal ini belum dibarengi dengan penguatan internal. Masyarakat di pedesaan, petani, nelayan, dan kaum pekerja belum merasakan langsung dampaknya," ungkapnya.

Dia berharap pembangunan Sulut ke depan harus lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.

"Pemerintah tidak cukup hanya membangun citra sebagai etalase pariwisata atau pintu gerbang investasi, tetapi juga harus menjawab persoalan konkret masyarakat, biaya hidup yang makin tinggi, terbatasnya lapangan kerja bagi pemuda, serta lemahnya nilai tambah bagi petani dan nelayan," katanya.