Menakar 'Imunitas' Sistem Kesehatan Nasional: Refleksi Akademis Dinamika Kebijakan Era Transformasi

Ringkasan Berita:1. Buku karya Dr. Andi Surahman Batara menjelaskan bahwa kesehatan bukan sekadar urusan medis teknis, melainkan produk dari dinamika politik, alokasi sumber daya, dan prioritas kekuasaan sebuah negara.

 

2. Tenaga kesehatan didorong memiliki literasi dan kompetensi politik agar mendapat ruang dalam penentuan kebijakan maupun anggaran kesehatan.

 

3. Pemahaman terhadap anatomi birokrasi dan kebijakan sangat penting untuk memastikan sistem kesehatan nasional berjalan transparan, adil, dan merata.

Oleh: Al. Ihksan Agus, M.Kep
Dosen Prodi Ilmu Keperawatan Universitas Sam Ratulangi Manado

DI TENGAH hiruk-pikuk transformasi digital kesehatan dan upaya pemulihan pascapandemi yang belum sepenuhnya tuntas, sebuah pertanyaan mendasar muncul ke permukaan: Apakah kesehatan benar-benar urusan medis semata?

Dalam kacamata klinis, kita mungkin melihat penyakit sebagai invasi patogen ke dalam tubuh manusia, namun secara makro, kesehatan adalah cerminan dari bagaimana sebuah negara mengalokasikan sumber daya dan menetapkan prioritas kekuasaan.

Inilah yang dibedah dengan tajam dalam buku terbaru karya Dr. Andi Surahman Batara, SKM., M.Kes berjudul Politik Kesehatan: Teori, Aktor, Sistem, dan Dinamika Kebijakan di Indonesia.  

Buku ini hadir di momentum krusial saat Indonesia sedang berupaya keras mengintegrasikan sistem data kesehatan melalui platform SatuSehat dan memperkuat jangkauan JKN.

Melalui karya ini, penulis mengingatkan bahwa setiap regulasi yang diterbitkan adalah produk dari proses politik yang panjang, sebuah realitas yang seringkali terlewatkan dalam kurikulum pendidikan tinggi kesehatan kita.

Sebagai akademisi di bidang Keperawatan Medikal Bedah, saya melihat buku ini memberikan perspektif baru bahwa keberhasilan klinis tidak bisa dilepaskan dari kebijakan yang mendasarinya.  

Salah satu poin paling menarik adalah pembahasan mengenai kompetensi politik bagi tenaga kesehatan di Bab 2.

Penulis menyatakan bahwa tenaga kesehatan tidak boleh lagi hanya menjadi 'pelaksana teknis' di ujung rantai kebijakan. 

Tanpa pemahaman politik yang kuat, aspirasi praktisi di lapangan seringkali kalah bersaing dengan kepentingan lain yang memiliki daya tawar politik lebih besar, terutama dalam penentuan anggaran kesehatan di daerah.  

"Kesehatan adalah arena di mana kekuasaan, kepentingan, dan kebijakan bertemu untuk menentukan siapa yang mendapat layanan, dan siapa yang tertinggal," tulis Andi Surahman Batara yang juga pengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia (FKM UMI) 

Fenomena ini sangat terasa ketika anggaran kesehatan di tingkat daerah seringkali terpinggirkan oleh proyek fisik yang dianggap lebih memiliki nilai elektoral.

Saya melihat literasi kebijakan menjadi 'imunitas' bagi sistem kesehatan agar tetap berpihak pada kemanusiaan.  

Buku ini juga memetakan peran aktor-aktor kunci, mulai dari legislatif hingga organisasi profesi, dalam membentuk wajah layanan kesehatan nasional.

Dalam perspektif penyakit menular, sinergi antar aktor ini sangat menentukan keberhasilan program jangka panjang seperti eliminasi TBC atau pengendalian HIV.

Kebijakan yang inklusif hanya bisa lahir jika ada keseimbangan kepentingan yang berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat.  

Relevansi digitalisasi kesehatan yang sedang digalakkan pemerintah juga mendapat porsi analisis yang mendalam.

Transformasi melalui SatuSehat bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan keputusan politik untuk menciptakan akses data yang transparan.

Namun, buku ini mengingatkan kita untuk tetap kritis terhadap proteksi data dan memastikan bahwa teknologi tidak justru menciptakan kesenjangan baru antara daerah perkotaan dan pelosok.  

Sebagai dosen/akademisi, saya meyakini bahwa kontribusi terbaik akademisi adalah memberikan analisis berbasis bukti (evidence-based) untuk mendukung perbaikan sistem secara konstruktif.

Kritik yang santun dan ilmiah adalah bagian dari tanggung jawab moral untuk mencetak generasi kesehatan yang sadar kebijakan.

Mahasiswa harus memahami anatomi birokrasi agar mampu melakukan advokasi yang efektif bagi pasien di masa depan.  

Dalam segmen Dialog Literasi, buku ini membuka ruang diskusi antara penulis, teks, dan pembaca.

Diskusi ini penting untuk menyelaraskan pandangan antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi.

Melalui dialog ini, pembaca diajak untuk tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga aktor yang peduli pada keberlanjutan sistem kesehatan nasional.  

Secara keseluruhan, buku ini adalah peta navigasi bagi siapa saja yang ingin memahami mengapa sistem kesehatan kita berjalan seperti sekarang.

Penulis berhasil menyajikan teori-teori kebijakan yang rumit menjadi narasi yang mudah dipahami oleh praktisi kesehatan sekalipun.

Ini adalah literatur wajib untuk memperkuat fondasi berpikir kita dalam menghadapi tantangan kesehatan global yang semakin kompleks.  

Sebagai penutup, marilah kita jadikan literasi politik kesehatan sebagai bagian dari profesionalisme kita.

Dengan memahami dinamika kebijakan, kita dapat memastikan bahwa ilmu pengetahuan yang kita miliki benar-benar mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara merata.

Semoga karya ini menjadi pemantik perubahan menuju sistem kesehatan Indonesia yang lebih tangguh, adil, dan berintegritas. (*)