Pemprov Sulut Matangkan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025–2029, Ini Arahnya

Ringkasan Berita:1. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara terus memperkuat arah kebijakan pembangunan kependudukan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. 

 

2.Tahlis menegaskan bahwa pembangunan kependudukan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional maupun daerah. 

 

3.Tahlis mengingatkan masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti ketimpangan persebaran penduduk dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara terus memperkuat arah kebijakan pembangunan kependudukan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. 

Komitmen tersebut ditegaskan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Tahlis Gallang saat membuka Rapat Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten/Kota (PJPK) Tahun 2025–2029, yang digelar secara daring, Senin (10/11/2025).

Tahlis Gallang adalah seorang birokrat lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun 1997 atau IPDN angkatan ke-V, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Baca juga: Pemprov Sulawesi Utara Support Kegiatan Kodam Merdeka Run 2025

Pada tanggal 12 Agustus 2024 Tahlis dipercayakan menjadi Pelaksana tugas (Plt) Asisten II Provinsi Sulawesi Utara menggantikan posisi Asripan Nani.

Tahlis juga dipercayakan menjabat sebagai Plh Sekretaris Daerah Provinsi Sulut pada tanggal 17 April 2025.

PJPK dirancang sebagai langkah konkret untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, dengan memastikan bahwa pertumbuhan penduduk berjalan seiring dengan pembangunan manusia dan keluarga yang berkualitas.

Rapat ini diselenggarakan oleh Dinas Dukcapil dan KB Provinsi Sulut bekerja sama dengan Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Sulut, serta diikuti oleh para Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, dan Kepala Dinas PPKB dari seluruh kabupaten/kota se-Sulut.

Tahlis menegaskan bahwa pembangunan kependudukan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional maupun daerah. 

Ia menekankan bahwa penduduk tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dan pelaku utama pembangunan.

“Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan menjadi langkah strategis agar kebijakan daerah berjalan terarah, terukur, dan selaras antarlevel pemerintahan,” ujar Tahlis.

Ia juga menyoroti capaian Total Fertility Rate (TFR) Sulut sebesar 2,06, yang menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keluarga kecil dan berkualitas. 

Namun, Tahlis mengingatkan masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti ketimpangan persebaran penduduk dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa arah pembangunan kependudukan di Sulut harus sejalan dengan visi besar pemerintah daerah, yakni “Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”

“Rencana aksi ini diharapkan menjadi instrumen konkret yang mampu mendorong kemajuan pembangunan kependudukan, agar manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Tahlis. (REN)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado, Threads Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.