Sosok Bripka Teguh Sutrisno, Polisi yang Dipecat karena 6 Bulan Tak Masuk Kantor

Pelanggaran itu masuk kategori berat sesuai PP RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Keputusan pemberhentian berlaku mulai 31 Mei 2025, ditetapkan di Makassar pada 15 Mei 2025, dan ditandatangani Kapolda Sulsel Irjen Pol Drs Rusdi Hartono, MSi.

Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana mengatakan, tidak masuk dinas sebulan tanpa alasan jelas sudah termasuk pelanggaran etik.

“PTDH ini dilaksanakan karena ada personel Polrestabes yang melakukan pelanggaran secara etika, tidak masuk dinas selama lebih dari 30 hari,” kata Arya seusai apel.

“Itu sudah kejadian dari tahun 2023 dan diketahui tahun 2024. Selama enam bulan tidak masuk sama sekali. Sehingga diputuskan melalui sidang, yang bersangkutan harus di-PTDH,” lanjutnya.

Arya mengingatkan, setiap anggota Polri memikul tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan.

“Personel dalam tugasnya masing-masing punya tanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat,” ujarnya.

“Diharapkan seluruh personel Polrestabes dapat melaksanakan tugasnya dengan baik,” tambahnya.

Alumnus Akpol 1998 ini menegaskan, jika anggota Polri bekerja dengan penuh tanggung jawab, maka kepercayaan masyarakat akan meningkat.

“Kalau dengan masyarakat sudah bekerja dengan baik, insyaallah kepercayaan masyarakat didapat, dan situasi makin kondusif,” tuturnya. (*)

Sumber: Tribun Timur

Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com 

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado, Trheads Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya