Jumat, 12 Juni 2026
Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

DPR RI

Daftar Lengkap 67 RUU Masuk Prolegnas DPR RI 2026, Termasuk Perampasan Aset

Beberapa di antaranya soal RUU Transportasi Online, RUU Pekerja Lepas, dan RUU Pemilihan Umum (Pemilu).

Tayang:
Editor: Alpen Martinus
Istimewa/HO
RUU: Rapat Paripurna DPR RI. Ada 67 RUU masuk dalam Prolegnas 2026. 

Kemudian, jumlah RUU perubahan Prolegnas 2025-2029 sebanyak 198 RUU dan lima daftar RUU komulatif terbuka.

Bob Hasan menegaskan bahwa hasil tersebut sudah disepakati semua fraksi yang ada di DPR RI.

Dalam kesempatan itu, Bob Hasan juga menyebut ada 23 RUU baru itu masuk dalam perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas tahun 2025 dan RUU Prolegnas Prioritas tahun 2026.

"Di antaranya RUU tentang Perampasan Aset atau RUU Perampasan Aset terkait Dugaan Tindak Pidana, RUU tentang Transportasi Online, Ruu tentang Pekerja Lepas atau RUU tentang Pekerja Platform Indonesia atau RUU tentang Pekerja Ekonomi GIG, dan RUU tentang Satu Data Indonesia,” kata Bob Hasan, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa RUU baru itu masuk dalam Prolegnas 2025-2029 termasuk yang prioritas, yakni dalam rangka memprioritaskan aturan untuk mengisi kekosongan hukum.

“Hasil evaluasi dalam rangka memprioritaskan aturan untuk mengisi kekosongan hukum, sebagai upaya legislasi memenuhi kebutuhan hukum masyakarat yang tetap menyelaraskan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah yang bermuara pada keberlanjutan pembangunan nasional,” ujarnya.

4 Parameter

Lebih, Bob Hasan juga menjelaskan parameter yang dipakai untuk menentukan RUU masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2025 dan 2026.

Menurut dia, ada empat parameter. Pertama, RUU yang dalam tahap pembicaraan tingkat satu. Lalu, RUU yang menunggu Surat Presiden (Surpres).

Keempat, RUU usulan baru yang telah tercantum dalam perubahan prolegnas 2025-2029 dan memenuhi urgensi tertentu.

Daftar RUU Prolegnas Prioritas 2026

Berikut 67 RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026:

  1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara
  2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
  3. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
  4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
  5. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia
  6. RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana
  7. RUU tentang Jabatan Hakim
  8. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
  9. RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
  10. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  11. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  12. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  13. RUU tentang Kawasan Industri
  14. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
  15. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
  16. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  17. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  18. RUU tentang Keuangan Negara
  19. RUU tentang Energi Baru Terbarukan
  20. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
  21. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
  22. RUU tentang Komoditas Strategis
  23. RUU tentang Pertekstilan
  24. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  25. RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga
  26. RUU tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional
  27. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
  28. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
  29. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri
  30. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
  31. RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah
  32. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
  33. RUU tentang Satu Data Indonesia
  34. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
  35. RUU tentang Transportasi Online
  36. RUU tentang Patriot Bond atau Surat Berharga
  37. RUU tentang Daya Anagata Nusantara (Danantara)
  38. RUU tentang Pekerja Lepas atau Pekerja Platform Indonesia atau Perlindungan Pekerja Ekonomi GIG
  39. RUU tentang Pelelangan Aset
  40. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
  41. RUU tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan
  42. RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim
  43. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
  44. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
  45. RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  46. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
  47. RUU tentang Komoditas Khas
  48. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  49. RUU tentang Bank Makanan
  50. RUU tentang Hukum Acara Perdata
  51. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika
  52. RUU tentang Hukum Perdata Internasional
  53. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
  54. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
  55. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
  56. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
  57. RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati
  58. RUU tentang Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam UU dan Peraturan Daerah
  59. RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara
  60. RUU tentang Jaminan Benda Bergerak
  61. RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
  62. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
  63. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
  64. RUU tentang Badan Usaha
  65. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
  66. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  67. RUU tentang Bahasa Daerah.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado, Threads Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Sumber: Kompas.com
Halaman 2/2
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved