Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Pernyataan Menkeu Purbaya

Menkeu Purbaya Anggap Pendemo sebagai Rakyat yang Hidupnya Masih Kurang, Pernyataan Picu Kontroversi

Pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa soal tuntutan gerakan 17+8 jadi sorotan publik. Ia menganggap para pendemo sebagai rakyat kurang mampu.

|
Editor: Frandi Piring
Tribunnews.com/ Taufik Ismail
MENKEU - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa usai pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, (8/9/2025). Setelah itu dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, di hari yang sama, Menkeu Purbaya memberikan pernyataan terkait gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat. Purbaya menilai tuntutan yang disuarakan masyarakat dalam sejumlah aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 lalu hanya datang dari sebagian kecil warga Indonesia yang merasa belum puas dengan kondisi ekonomi sekarang atau hidupnya masih kurang. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa terkait gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat menarik perhatian publik.

Purbaya menilai tuntutan yang disuarakan masyarakat dalam sejumlah aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 lalu hanya datang dari sebagian kecil warga Indonesia yang merasa belum puas dengan kondisi ekonomi sekarang.

Pernyataan itu disampaikan sesaat setelah Purbaya resmi dilantik menjadi Menkeu menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

"Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Ia meyakini bahwa jika gelombang protes masyarakat akan mereda seiring dengan perbaikan perekonomian nasional.

"Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo," ucap Purbaya.

Gerakan 17+8 sebagai simbol Tuntutan Rakyat muncul setelah demonstrasi di berbagai daerah pada Agustus 2025.

Pemicunya adalah protes terhadap kenaikan tunjangan DPR RI dan sikap anggota Dewan yang buruk dalam merespons kritik publik.

Akademisi FISIP UI Ubedilah Badrun menilai pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa terkait gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat miskin empati.

Menkeu Purbaya sendiri menyebut tuntutan yang disuarakan masyarakat itu hanya suara sebagian kecil warga yang hidupnya masih kurang.

“Saya sebut komunikasi publik Menkeu (Purbaya) buruk karena miskin empati, tidak bijak, dan tidak menyebutkan data,” kata Ubedilah saat dihubungi Kompas.com pada Selasa (9/9/2025). 

Sebab, kata dia, Menkeu Purbaya mengatakan bahwa kritik publik saat ini dianggap aspirasi sebagian kecil rakyat yang hidupnya masih kurang.

Ubedilah menyebut, apabila dicermati secara mendalam aspirasi demonstran adalah aspirasi sebagian besar rakyat Indonesia.

Jika melihat data perhitungan World Bank, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 68,3 persen dari total penduduk Indonesia.

“Menurut World Bank terdapat 194 juta penduduk Indonesia masuk kategori miskin, atau sekitar 68,3 persen dari total populasi,” jelas Ubedilah.

Sumber: Tribun Manado
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved