Janji Puan Maharani saat Pertemuan dengan Aliansi Mahasiswa, Jadikan DPR Lebih Baik dan Transparan

TRIBUNMANADO.CO.ID - Setelah beberapa aksi demo yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Dari DPR RI menyampaikan sejumlah janji terkait aspirasi dari masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani melalui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Hal ini terkait gelombang protes mahasiswa di Gedung DPR RI pada Rabu (3/9/2025).

Dalam pertemuan dengan aliansi mahasiswa, Puan menegaskan komitmen DPR untuk melakukan reformasi menyeluruh, meningkatkan transparansi, dan menghentikan tunjangan tertentu sebagai respons atas kekecewaan publik.

Pernyataan ini diutarakan menyusul kericuhan demonstrasi dalam sepakan serta imbas meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online, yang karena ditabrak dan dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob pada Kamis (28/8/2025) malam.

Aksi demonstrasi bermula pada 25 Agustus 2025 untuk menolak gaji dan tunjangan anggota DPR, lalu demo 28 Agustus 2025 tuntutan hak buruh, dan demo 29 Agustus 2025 bergeser ke tuntutan keadilan atas Affan dengan elemen reformasi Polri.

Sufmi Dasco, mewakili Puan, menyampaikan duka cita mendalam atas kematian Affan dan korban lain dalam aksi penyampaian pendapat.

“Selaku pimpinan DPR, kami mengucapkan duka cita yang sangat mendalam atas berpulangnya almarhum Affan Kurniawan dan seluruh korban kejadian aksi,” ujar Dasco dalam siaran langsung YouTube DPR RI, Rabu siang.

Ia juga meminta maaf atas kekurangan DPR dalam menjalankan tugas mewakili rakyat.

“Kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat. Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh,” katanya.

“Kami telah berkoordinasi dengan seluruh pimpinan DPR dan menyampaikan beberapa hal yang sudah dan akan kami lakukan,” ungkap Dasco sembari membaca. 

Pertama, DPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan, dengan tunjangan perumahan resmi dihentikan per 31 Agustus 2025.

“Khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025,” tegasnya.

Kedua, DPR memberlakukan moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas luar negeri serta efisiensi kunjungan kerja dalam negeri.