Akhirnya Terungkap Nilai Ijazah SMP Ahmad Sahroni, Jadi Bahan Ejekan Warga

Di antara nama-nama yang paling dicari oleh pendemo dan netizen, Ahmad Sahroni menempati posisi teratas bersama dua rekannya, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya).

Sahroni menjadi target utama karena pernyataannya yang menyebut seruan pembubaran DPR sebagai “mental orang tolol sedunia,” yang dianggap merendahkan aspirasi publik.

Selain itu, beredar kabar bahwa ia melakukan perjalanan ke luar negeri saat demonstrasi berlangsung, memicu kemarahan lebih lanjut dari massa.

Pada 29 Agustus, ia resmi dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

Puncak sorotan terhadap Sahroni terjadi pada Sabtu petang (30/8/2025), ketika rumah mewahnya di Jalan Swasembada Timur XXII, Tanjung Priok, Jakarta Utara, digeruduk oleh massa.

Tanpa ada aparat yang berjaga dan tanpa penghuni di dalam rumah, massa yang tak terkendali merangsek masuk dengan merusak gerbang besar dan melakukan pelemparan ke bagian depan serta seisi rumah.

Beberapa warga dilaporkan melakukan penjarahan terhadap barang mewah seperti jam tangan, tas bermerek, action figure Iron Man, hingga satu unit mobil listrik.

Yang mengejutkan, massa juga menemukan dan menyebarkan dokumen pribadi milik Sahroni, termasuk ijazah SMP yang langsung viral di media sosial.

Dalam foto ijazah yang beredar, terlihat bahwa nilai rata-rata Sahroni saat duduk di bangku SMP berada di angka 6, termasuk mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang juga bernilai 6.

Nilai tersebut berada di bawah ambang batas KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang umumnya ditetapkan di angka 7.0.

Salah satu unggahan yang viral berasal dari akun X @Grizellaeris, yang menulis:

“ANJIR NILAINYA SAHRONI DI BAWAH KKM???????? SE OON INI KOK BISA JADI DPR”

Menurut data dari Portal Data Induk Ijazah milik Kemendikdasmen, ijazah SMP tahun 1990-an seperti milik Sahroni masih tercatat dalam arsip digital dan dapat diverifikasi melalui sistem daring.

Sistem ini memungkinkan publik untuk memeriksa keabsahan ijazah berdasarkan nama, NIK, dan tanggal lahir, meski tidak menyertakan nilai secara terbuka.

Aksi penjarahan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan sosial menyusul kontroversi kenaikan tunjangan DPR RI yang disebut mencapai Rp120 juta per bulan.