Targetkan Predikat Kabupaten Anti Korupsi, Bupati Mitra Minta SKPD Serius

Langkah ini tidak hanya untuk menilai pemenuhan indikator formal.

Tetapi juga memastikan penerapan prinsip transparansi, integritas, serta akuntabilitas benar-benar berjalan di lapangan.

“Kegiatan monitoring ini menjadi bagian dari upaya KPK memastikan bahwa komitmen yang sudah dicanangkan tidak berhenti di tataran wacana, tetapi benar-benar terimplementasi dalam praktik pemerintahan sehari-hari,” jelas Andhika Widiarto. 

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.

KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan.(NIE)