Pegiat Antikorupsi Desak KPK Awasi Dugaan Gratifikasi Bupati Minsel: Semua Harus Diproses

Ringkasan Berita:

• Isu dugaan gratifikasi yang menyeret nama Bupati Minsel Franky Donny Wongkar (FDW) terus menjadi sorotan publik
• Kalangan pegiat antikorupsi di Sulawesi Utara menilai, kasus ini perlu dikawal secara ketat oleh lembaga penegak hukum
• Dugaan praktik gratifikasi yang melibatkan pejabat publik harus ditangani secara serius, transparan, dan bebas intervensi

TRIBUNMANADO.CO.ID - Isu dugaan gratifikasi yang menyeret nama Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Franky Donny Wongkar (FDW) terus menjadi sorotan publik. 

Kalangan pegiat antikorupsi di Sulawesi Utara menilai, kasus ini perlu dikawal secara ketat oleh lembaga penegak hukum, terutama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Anti Korupsi (Inakor) Sulawesi Utara, Rolly Wenas, menegaskan dugaan praktik gratifikasi yang melibatkan pejabat publik harus ditangani secara serius, transparan, dan bebas intervensi.

“Kami meminta agar KPK ikut mengawasi dan memantau perkembangan penanganan dugaan gratifikasi ini. Kehadiran KPK penting untuk memastikan proses hukum berjalan objektif dan tidak dipengaruhi kepentingan apa pun,” ujar Rolly Wenas di Manado, Jumat (31/10/2025).

Menurutnya, kasus seperti ini bukan sekadar menyangkut individu tertentu, melainkan menyentuh kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia berharap seluruh pihak memberi ruang bagi aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional.

“Tidak boleh ada yang kebal hukum hanya karena jabatan, dan jangan pula ada pihak yang dikorbankan. Semua harus diproses sesuai aturan yang berlaku,” tegas Rolly.

Meski demikian, Rolly mengingatkan masyarakat agar tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan tidak terjebak pada opini yang belum terbukti secara hukum.

“Kami mendorong publik untuk menunggu hasil resmi penyelidikan aparat. Sebagai aktivis, kami akan terus mengawal kasus ini agar menjadi pembelajaran bersama bahwa pemerintahan yang bersih hanya bisa terwujud dengan pengawasan publik yang kuat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rolly menilai kolaborasi lintas sektor antara penegak hukum, akademisi, media, dan masyarakat sipil sangat penting dalam memperkuat komitmen pemberantasan korupsi di daerah.

“Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya diserahkan kepada aparat hukum. Partisipasi masyarakat adalah kunci menjaga kepercayaan publik dan masa depan pemerintahan yang bersih,” tutupnya. (Ren)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.