Kuasa Hukum itCenter Serahkan 41 Bukti Dokumen dalam Sidang Praperadilan di PN Manado

“Kami harus tegaskan supaya jangan sampai terjadi abuse of power. Kewenangan penyidik sangat besar dan fungsi kontrol kami hanya melalui proses praperadilan ini,” katanya.

Dalam persidangan tersebut, pihak itCenter kembali menekankan penerapan asas ultimum remedium sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. 

Menurut Handri, apabila suatu perkara berkaitan dengan sanksi administrasi dan pidana, maka sanksi administrasi harus didahulukan.

“Pidana itu harus ditempatkan sebagai upaya terakhir. Dalam Pasal 613 huruf C sangat jelas, sanksi administrasi harus didahulukan dan tidak bisa diterapkan bersamaan,” ujarnya.

Handri juga menyinggung dampak sosial dan ekonomi apabila penetapan tersangka terhadap prinsipal itCenter dipaksakan. 

Pasalnya selama ini itCenter menjadi tempat berusaha bagi banyak pelaku UMKM di Kota Manado.

“Kalau penetapan tersangka dipaksakan, dampaknya bukan hanya kepada klien kami, tetapi juga kepada gedung itCenter dan seluruh UMKM yang ada di sana,” katanya.

Baca juga: Field Trip SD Wonder School Manado, Puluhan Siswa Berkunjung di Kantor Tribun Manado

Baca juga: Warga Keluhkan Lubang Drainase di Jalan Daan Mogot Manado, Bau Menyengat Ganggu Pengguna Jalan

Selain menyerahkan alat bukti surat, pihak pemohon juga mengajukan rencana menghadirkan dua ahli dalam sidang lanjutan. 

Namun, salah satu ahli disebut masih berada di luar kota sehingga pihak kuasa hukum masih berkoordinasi.

Sementara itu, pihak termohon disebut tetap mengikuti proses persidangan sesuai hukum acara dan akan mengajukan alat bukti pada agenda sidang berikutnya.(*)