Restu CEP ke MEP Pimpin Golkar Sulut, Baso Affandi: Isyarat Transisi Elegan Jelang Musda

Ringkasan Berita:

• MEP calon kuat Ketua DPD I Partai Golkar Sulut
• Dukungan langsung dari CEP
• Baso Affandi menilai restu CEP kepada MEP isyarat strategis dalam peta internal Golkar Sulut

TRIBUNMANADO.CO.ID - Michaela Elsiana Paruntu (MEP) dipastikan menjadi salah satu calon kuat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar (Golongan Karya) Sulawesi Utara (Sulut). 

Dukungan terbuka datang langsung dari Ketua DPD I Partai Golkar Sulut, Christiany Eugenia Paruntu (CEP).

Restu itu disampaikan CEP dalam sambutan pada ibadah syukuran memasuki tahun 2026 dan jumpa kasih yang digelar pada Rabu (25/2/2026). 

“Tuhan sudah mempersiapkan MEP untuk menggantikan saya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ketua umum kita bisa datang ke Sulut untuk gelar Musda,” ujar CEP.

Direktur Barometer Suara Indonesia sekaligus Pengamat Politik Sulut, Baso Affandi, menilai restu terbuka CEP kepada MEP bukan sekadar gestur personal atau relasi keluarga, melainkan isyarat strategis dalam peta internal Golkar Sulut.

Menurut Baso, bagi yang membaca politik hanya di permukaan, dukungan tersebut terlihat biasa. 

Namun, bagi yang memahami dinamika internal Golkar, restu itu mampu mengubah arah konfigurasi dukungan.

CEP selama ini adalah simbol stabilitas di Golkar Sulut.

Ia merepresentasikan jalur aman dan komunikasi vertikal dengan DPP yang terjaga. 

"Ketika simbol stabilitas itu memberi restu kepada figur penengah, pesan politiknya sangat jelas, stabilitas tidak ingin berhadap-hadapan dengan perubahan, tetapi ingin bertransformasi secara elegan,” jelas Baso saat dihubungi Tribun Manado via WhatsApp, Kamis (26/2/2026).

Ia menyebut, dukungan tersebut dapat dibaca sebagai skema transisi terkontrol dari stabilitas menuju rekonsolidasi partai.

Baso menilai, dengan adanya restu CEP, MEP kini tidak hanya berdiri sebagai figur netral, tetapi sebagai jembatan yang memiliki legitimasi moral dari figur sentral partai.

Implikasinya, lanjut Baso, kubu yang selama ini merepresentasikan stabilitas tidak merasa ditinggalkan, sementara arus perubahan juga tidak merasa dihambat.

DPD II di kabupaten/kota pun tidak dipaksa memilih antara figur senior atau generasi muda.

“Secara teori organisasi, ini model rekonsolidasi tanpa konflik terbuka. Dalam praktik politik, langkah seperti ini jarang terjadi. Biasanya suksesi melahirkan kompetisi keras. Tapi ketika figur petahana membuka jalan bagi figur penengah, partai punya peluang naik kelas tanpa gejolak,” ujarnya.