Pemkot Manado Belajar di Banyuwangi Soal Penyaluran Sosial, Segera Sinkronisasi Data

Ringkasan Berita:1. Kota Banyuwangi menjadi tujuan Pemerintah Kota Manado, Sulawesi Utara untuk menimba ilmu.

 

2. Kepala Dinas Sosial Kota Manado Rollies Rondonuwu menyebut, kunjungan tersebut merupakan tindaklanjut dari Kemendagri tentang Digitalisasi Bansos Perlindungan Sosial

 

3. Kolaborasi ini memastikan bahwa seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bergerak bersama sebagai agen pemerintah dalam mengawal pendataan, sehingga tidak ada lagi warga yang terabaikan karena kendala administrasi.

TRIBUNMANADO.CO.ID,MANADO - Kota Banyuwangi menjadi tujuan Pemerintah Kota Manado, Sulawesi Utara untuk menimba ilmu.

Khususnya soal penyaluran perlindungan sosial.

Mereka melakukan studi banding ke Kota Banywangi, (11/2/2026). 

Baca juga: Ini 50 Desa di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur Penerima Dana Desa 2025 Terbanyak

Jarak antara Kota Manado Ibukota Sulawesi Utara ke Kota Banyuwangi 2.559 km atau 78 j, 43 menit berkendara.

Kepala Dinas Sosial Kota Manado Rollies Rondonuwu menyebut, kunjungan tersebut merupakan tindaklanjut dari Kemendagri tentang Digitalisasi Bansos Perlindungan Sosial (Digitalisasi Bansos Perlinsos).

"Dimana Pemkot Manado merupakan salah satu daerah yang dipilih menjadi Pilot Project dari 40 Kabupaten/Kota di Indonesia," kata dia kepada Tribunmanado Rabu (11/2/2026). 

Ia menuturkan, dalam pertemuan tersebut terungkap bilamana kunci utama keberhasilan pengelolaan bantuan sosial terletak pada penghapusan ego sektoral antar-instansi.

Kolaborasi ini memastikan bahwa seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bergerak bersama sebagai agen pemerintah dalam mengawal pendataan, sehingga tidak ada lagi warga yang terabaikan karena kendala administrasi.

"Salah satu fokus utama dalam diskusi tersebut adalah edukasi kepada masyarakat mengenai akurasi data pekerjaan pada KTP yang sering kali menjadi penghambat akses bantuan," katanya. 

Dikatakannya banyak warga yang secara ekonomi masuk kategori miskin namun status di identitasnya masih tertulis sebagai karyawan swasta, sehingga sistem otomatis menolak permohonan bantuan mereka. 

Selain itu, dorongan kuat dari pimpinan untuk mempercepat perekaman administrasi kependudukan menjadi fondasi penting agar setiap bantuan yang dikucurkan memiliki dasar data yang valid dan transparan.

"Sebagai langkah konkret, Disdukcapil Kota Manado akan segera melakukan sinkronisasi data dengan meminta data desil 1 hingga 10 dari Kementerian Sosial untuk diverifikasi ulang," kata dia. 

Ungkapnya, proses ini mencakup pembersihan data bagi warga yang telah meninggal dunia, pindah domisili, hingga percepatan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Melalui fasilitas jemput bola bagi warga yang bermasalah secara administrasi, Pemkot Manado optimis integrasi data kependudukan dan sosial ini akan meminimalisir masalah klasik bantuan tidak tepat sasaran di masa mendatang. (ART) 

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado, Youtube Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.