4. Arab Saudi

Monarki absolut ini melarang pemilihan umum nasional maupun partai politik. Raja Salman sebagai kepala negara memiliki kontrol penuh atas pemerintahan sejak 2016. 

5. Qatar

Diatur oleh sistem monarki konstitusional, kekuasaan di Qatar berada di tangan Emir. Pemilu kota terakhir diadakan pada 1999 dan tidak ada partai politik yang diperbolehkan.

6. Oman

Negara ini merupakan monarki penuh. Dalam pemilu terakhir pada Oktober 2019, seluruh kandidat maju secara independen dan dilarang mewakili partai. Sultan memegang peran eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

7. Kuwait

Meski secara konstitusional partai politik dimungkinkan, sejak 1961 keberadaannya tetap ilegal. Parlemen berfungsi, tapi seluruh kandidat harus maju sebagai individu independen.

8. Bahrain

Partai oposisi besar dilarang secara hukum.

Bahkan mantan anggotanya tidak boleh mencalonkan diri untuk jabatan legislatif.

Meski demikian, spektrum politik tetap ada melalui kelompok masyarakat sipil dan tokoh publik independen.

Mengapa Negara-Negara Ini Menolak Partai Politik?

Alasan utama umumnya berkisar pada sistem monarki absolut, warisan kolonial, atau kontrol negara terhadap proses politik.

Di negara-negara seperti Arab Saudi atau Oman, penguasa turun-temurun dianggap lebih stabil daripada kompetisi terbuka ala demokrasi Barat.