TRIBUNMANADO.CO.ID - Partai politik selama ini menjadi jantung dari sistem demokrasi modern.

Di banyak negara, partai berperan penting dalam memilih kandidat, menyusun kebijakan, serta mendorong partisipasi publik dalam Pemilu.

Bahkan, di level lokal, partai-partai politik mendorong munculnya pemimpin-pemimpin baru yang mewakili suara rakyat.

Menurut laman Protect Democracy, partai politik yang sehat dan pro-demokrasi juga menilai kesetiaan kandidat terhadap prinsip demokrasi, menjaga stabilitas sistem, dan memperkuat kepercayaan rakyat.

Mereka menjadi penghubung antara pemilih dan pemimpin terpilih, serta alat penting untuk menjaga norma dan aturan main dalam demokrasi.

Namun, di beberapa negara, partai politik justru tidak memiliki tempat dalam sistem pemerintahan.

Ada yang membatasi, ada pula yang benar-benar melarang partai untuk eksis.

Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem politik di dunia sangat beragam—tidak semua negara melihat partai sebagai instrumen wajib dalam berdemokrasi.

Dilansir dari laman World Population Review, berikut adalah daftar negara yang tidak memiliki partai politik atau melarang keberadaannya secara formal:

1. Tuvalu

Salah satu contoh demokrasi tanpa partai politik. Meski berbasis parlementer dan konstitusional, Tuvalu tidak memiliki partai politik resmi. Kandidat maju secara independen, meski kelompok informal berdasarkan keluarga atau reputasi tetap eksis. Perdana Menteri ditunjuk oleh Parlemen.

2. Vatikan

Negara-kota Vatikan diperintah oleh Paus dengan struktur monarki elektif absolut. Seluruh kekuasaan legislatif, eksekutif, hingga yudikatif—berada di tangan Paus, dibantu Presiden Kegubernuran dan Kardinal Sekretaris Negara. Tidak ada sistem partai politik.

 3. Uni Emirat Arab (UEA)

Sebagai federasi tujuh monarki konstitusional, UEA tidak mengizinkan partai politik. Pemerintahan dijalankan oleh penguasa lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Dewan Nasional Federal hanya memiliki fungsi konsultatif.