Adapun, Keppres pemindahan ibu kota itu bisa saja terbit sebelum atau setelah Oktober 2024, saat ia sudah lengser dari jabatan presiden.

"Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum jangan dipaksakan, semua dilihat progress lapangannya dilihat," kata Jokowi.

Kena Sentil PDIP

Terkait belum jelasnya waktu pemindahan ibu kota negara tersebut, Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menilai  proyek IKN merupakan kebijakan yang terlalu dipaksakan dan dibuat tergesa-gesa.

Sehingga menurutnya menimbulkan beberapa masalah, seperti belum masuknya air hingga listrik dan sejumlah infrastuktur yang belum rampung.

"Kalau terlalu dipaksakan ya begitu hasilnya. Listrik belum masuk, air juga belum masuk, insfratruktur juga masih belum siap gitu ya," kata Djarot saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (9/7/2024).

"Artinya apa, inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, tergesa-gesa. Terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya," sambungnya.

Atas hal tersebut, Djarot menyindir pemerintah agar tidak perlu percaya diri jika memang belum terealisasi.

Apalagi sejak awal sudah menggembor-gemborkan soal kesiapan terhadap pemindahan ibu kota tersebut.

"Jadi, ya saran saya sih bener jangan dipaksakan, makanya di awal jangan terlalu pede gitu loh, kan sebelumnya kan menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga," tandas Djarot.

Persiapan 17 Agustus 2024

Sektor kesehatan dipersiapkan secara serius jelang pelaksaan Upacara 17 Agustus di IKN Nusantara.

Kalimantan Timur sebagai tuan rumah sudah menyiapkan skenario penanganan kesehatan di upacara yang akan dihadiri 8 ribu orang ini.

Diketahui, Upacara 17 Agustus di IKN Nusantara kali ini akan dihadiri 2 orang terpenting di Republik ini.

Yakni Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.