Dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2023 di ruang Sidang Paripurna DPRD Bitung.

Karena menurutnya masih banyak hal yang belum di penuhi pemerintah berdasarkan kesepakatan yang muncul saat RDP dengan ASN yang melakukan demo menuntut hak.

Lagi ia berpendapat, pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2023 jangan terburu-buru, apalagi mengabaikan hak orang banyak.

"Secara pribadi menolak LKPJ Wali Kota dan RJP Wali Kota. Sebelum pemerintah selesaikan hak masyarakat ASN, THL, TKK dan lainnya yang datang mengaduh ke kami," kata dia.

Ia mengecam, jika hal itu tidak dipenuhi akan ada aksi tutun ke jalan oleh seribu orang yang dipimpin oleh anggota dewan.

(Crz)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.