TRIBUNMANADO.CO.ID - Ada enam nama penjabat atau Pj gubernur yang disebut melanggar netralitas.

Siapa saja nama para Pj gubernur di enam daerah itu?

Diketahui enam pengganti kepala daerah sementara yang dipilih Presiden Jokowi itu berada di pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa hingga Sulawesi.

Hal ini disebut oleh Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Saldi Isra.

Saldi Isra mengungkap ini dalam dissenting opinion atau pendapat berbedanya di sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Gambir, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).

Saldi Isra menyoroti dalil kubu Anies-Muhaimin soal kecurangan yang dilakukan para aparatur sipil negara (ASN) sebagai Pj kepala daerah.

"Setelah membaca keterangan Bawaslu dan fakta yang terungkap di persidangan serta mencermati alat bukti dari para pihak secara cermat, saya menemukan bahwa terdapat masalah netralitas Pj kepala daerah dan pengerahan kepala desa yang terjadi, antara lain, di Sumatera Utara, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Sualawesi Selatan," kata Saldi Isra.

Saldi Isra juga menyebutkan sejumlah pelanggaran netralitas yang dimaksud.

“Adapun bentuk ketidaknetralan kepala daerah antara lain berupa penggerakan aparatur sipil negara (ASN), pengalokasian sebagian dana desa sebagai dana kampanye, serta ajakan terbuka untuk memilih calon yang memiliki komitmen melanjutkan IKN,” tuturnya.

“Pembagian bansos atau bantuan lainnya kepada para pemilih dengan menggunakan kantong yang identik dengan identitas pangan calon tertentu, penyelenggaraan kegiatan massal dengan menggunakan baju dan kostum yang meninjilkan keberpihakan calon tertentu,”

“Serta ajakan memilih pasangan calon di media sosial dan gedung milik pemerintah,” tambahnya menjelaskan.

Siapa saja para Pj gubernur di enam daerah yang disebut Saldi Isra melanggar netralitas?

Berikut TribunJakarta rangkum sosok Pj Gubernur Jakarta hingga Sulawesi Selatan.

1. Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono

Heru Budi Hartono merupakan Pj Gubernur DKI Jakarta yang ditunjuk Presiden Jokowi menggantikan Anies Baswedan pada 17 Oktober 2022.