TRIBUNMANADO.CO.ID- Peluang untuk melakukan gugatan hasil Pilpres 2024 ke MK dimanfaatkan oleh TPN Ganjar-Mahfud.

Memang beberapa waktu lalu mereka sudah mengatakan akan melakukan gugatan.

Mereka mengajukan gugatan dengan materi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres.

Baca juga: Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan 13 Kepala Daerah agar Pilkada Serentak Diundur hingga 2025

Gugatan mereka pun sudah diterima dan terdaftar dengan nomor 02-03/ap3-pres/pan.mk/03/2024.

Gugatan tersebut kemudian akan berproses untuk nantinya menjalani sidang.

Nampak TPN Ganjar-Mahfud membawa sejumlah barang bukti saat mengajukan gugatan.

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, masih ada sejumlah alat bukti yang belum diserahkan ke pihak kepaniteraan MK.

Sehingga, katanya, Tim Hukum TPN akan seger melengkapinya, Sabtu malam ini.

"Memang masih ada bukti-bukti yang belum kami ajukan tapi malam ini insyaAllah kita akan melengkapi bukti-bukti yang belum sempat bisa (diserahkan), 4 bundle pada hari ini," kata Todung, dalam konferensi pers di gedung MK, Jakarta, pada Sabtu petang.

Jika bukti-bukti sudah dilengkapi, kata Todung, pihaknya siap menjalani persidangan.

"Jadi insyaAllah malam ini akan dilengkapi dan kita akan siap untuk bersidang pada jadwal yang telah ditentukan oleh MK," tuturnya.

Ia mengungkapkan, permohonan dari TPN Ganjar-Mahfud cukup tebal, yakni sebanyak 151 halaman.

"Itu belum termasuk bukti-bukyi dan lampiran yang lain," ungkapnya.

Dalam petitum gugatannya, Todung menyampaikan, TPN Ganjar-Mahfud meminta MK mendiskualifikasi paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Menurut hemat kami, (paslon nomor urut 2) telah melanggar ketentuan hukum dan etika," katanya.

Ia menjelaskan, dugaan pelanggaran hukum dan etika paslon nomor urut 2 tersebut telah dibuktikan dengan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang mencopot jabatan Hakim Anwar Usman dari kursi pimpinan MK imbas memutus perkara 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat batas usia minimal capres-cawapres.

MKMK menyatakan, putusan 90 mengandung konflik kepentingan karena perkara tersebut diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Almasy Tsaqibbiru, yang merupakan penggemar Gibran, keponakan Anwar Usman.

Tak hanya itu, ia juga menyinggung pelanggaran yang dilakukan paslon 2 juga telah diperkuat melalui putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberikan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari sebab menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden.

Selain itu, Todung juga meminta MK menyatakan, harus dilaksanakannya pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2024 di seluruh TPS di Indonesia.

"Tentu kami juga meminta kepada MK untuk membatalkan putusan KPU yang kita sama-sama dengarkan beberapa hari lalu," ujar Todung.

Sebelumnya, berdasarkan pantauan Tribunnews.com, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis tiba sekira 16.51 WIB di gedung MK.

Bersamaan dengan kedatangan Todung, ada anggota Tim Hukum TPN lainnya yang ikut masuk ke dalam gedung MK sambil membawa boks-boks berisi alat bukti.

Ada sekira lima buah boks yang tampak dibawa masing-masing orang.

Empat buah boks di antaranya berwarna berbahan plastik dan berwarna bening. Sehingga, dapat terlihat susunan map-map merah untuk mengelompokkan berkas-berkas yang akan diserahkan sebagai alat pembuktian dalam persidangan sengketa pemilu nantinya.

Sedangkan, satu buah boks tampak dari plastik berwarna bening dengan tutup warna hijau. Namun, sedikit-sedikit dapat terlihat berkas-berkas yang disusun menumpuk di dalamnya.

Adapun saat dikonfirmasi Tribunnews.com ke satu di antara anggota Tim Hukum TPN, menurutnya, ada lebih dari 5 boks sebagaimana yang tertangkap pandangan mata wartawan.

"5 boks lebih. Lebih dari 5 boks. 10 ada," kata anggota Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud yang mengenakan jaket hitam bertuliskan jargon paslon nomor urut 3 itu 'Sat-Set'.

Hingga pukul 17.36 WIB, Todung Mulya Lubis dan sejumlah anggota Tim Hukum TPN masih mengurus pendaftaran permohonan gugatan. 

Mereka tampak berbincang dengan empat sampai lima orang panitera MK.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com