Dua tersangka diketahui adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bernama Louis Mandagi dan Penyedia dari Kementrian Pertanian bernama Ririt.

Kasudit Tipikor AKBP Ernis Sitinjak mewakil Direskrimsus Kombes Pol Stefen Tamuntuan menjelaskan kerugian korupsi pada kasus ini mencapai Rp 5,6 miliar.

"Proyek ini total loss dan temuanya sesuai dengan nilai kontrak.

Terdapat juga esalahan-kesalahan yang dilakukan, hingga perencanaannya tidak matang sampai persediaanya bibitnya, akibatnya terjadi korupsi" jelasnya

Beber dia, kedua tersangka saat ini tidak dilakukan penahanan.

"Kita tidak melakukan penahanan, karena tipikor ini panjang prosesnya dan sementara ini belum dilakukan penahanan, karena kedua tersangka juga kooperatif," jelasnya

3. Berkas Korupsi Jalan Insil Bolmong Tahun 2020

Polda Sulut melimpahkan oknum kontraktor Deni Senduk yang terjerat korupsi pekerjaan rehabilitasi jalan insil baru insil induk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2020.

Kasipenkum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut Theodorus Rumampuk menjelaskan tersangka ditahan selama 20 hari kedepan.

"Jadi benar, sudah dilimpahkan ke Kejati, tersangka ditahan di Rutan Malendeng selama 20 hari kedepan," jelasnya Rabu (24/5/2023)

Untuk diketahui, Deni Senduk merupakan salah satu tersangka Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Insil Baru- Insil Induk pada Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow T.A 2020 yang dikerjakan oleh PT Gading Asli sejati.

Dia sempat mengajukan Praperadilan terhadap kasusnya ini.

Deni awalnya menyampaikan beberapa permohonan, antara lain meminta hakim agar menyatakan tidak sahnya Penyidikan yang dilakukan oleh termohon karena tidak didahului oleh penyelidikan.

Kemudian menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon, karena penyidik telah melakukan rekayasa dalam penyidikan dan Pemohon bukanlah merupakan pihak terkait dalam pekerjaan karena tidak masuk dalam kepengurusan PT Gading Asli sejati.

Selanjutnya, menyatakan kerugian keuangan negara yang digunakan dalam penyidikan merupakan tidak sah karena merupakan rekayasa penyidik bersama ahli Teknik dan Ahli auditor BPKP perwakilan Provinsi Sulut.