TRIBUNMANADO.CO.ID - Wali Kota Medan Bobby Nasution menanggapi usulan pemecatan dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dilayangkan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Medan.

Bobby Nasution mengatakan, baru menerima surat tersebut pada Senin (13/11/2023) malam.

Menantu Presiden Jokowi ini tidak banyak komentar yang dilontarkan soal usulan pemecetan dari PDIP tersebut.

"Tanggapannya terhadap surat itu tentunya terima kasih kepada PDI Perjuangan yang sampai hari ini juga support saya di Pemerintah Kota Medan.

Ya mudah-mudahan, ke depannya terus support untuk masyarakat, bantu kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan yang macem-macem," sebut Bobby saat ditemui di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Selasa (14/11/2023) siang. 

Untuk penjelasan lebih lanjut soal usulan pemecatannya sebagai kader PDI-P, Bobby menyatakan bakal memberikan jawaban. 

Tapi saat ditemui siang ini, dia menyatakan datang ke Gedung DPRD Kota Medan untuk membahas kepentingan warga bukan masalah politik.

"Kita lagi di gedung dewan, gedungnya rakyat Kota Medan.

Ini kita dengan Pak Ketua DPRD, kita enggak ada bahas itu. Ini bahas tentang kepentingan masyarakat Kota Medan," katanya.

Sebagai informasi, DPC PDI-P Kota Medan mengusulkan pemecatan Bobby Afif Nasution dari keanggotaan partai.

Wali Kota Medan itu dianggap telah melanggar aturan dan kode etik partai berlogo banteng.

Ketua DPC PDI-P Kota Medan Hasyim mengatakan, Bobby sudah diberitahu pelanggaran yang dilakukannya lewat surat bernomor 217 /IN/DPC-29.B-26.B/XI/2023.

"Ada pelanggaran peraturan dan kode etik partai, di mana kemarin sudah ada diminta klarifikasi ke DPP dan diberi waktu tiga hari untuk melakukan mengunduran diri dan pengembalian KTA tapi dengan batas waktu belum juga dipenuhi," kata Hasyim di depan Ruang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, Selasa (14/11/2023) siang.

Serangkaian pelanggaran yang dilakukan Bobby, salah satunya mendukung pasangan Prabowo-Gibran,

dianggap telah membuat menantu Presiden Joko Widodo itu tidak lagi memenuhi syarat sebagai kader PDI-P.