"Untuk honor Panwascam, sekarang diusulkan masing - masing Kabupaten dan kota," katanya. 

Gubernur Sulut Olly Dondokambey berkeinginan agar ada efisiensi dalam anggaran pilkada 2024.

Hal ini ditegaskan Olly Dondokambey yang diwakili Asisten I Sekprov Denny Mangala, ketika membuka Rakor Pendanaan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten/Kota, Perubahan APBD dan Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut, di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Selasa (20/6/2023).

Dikatakan Olly, pendanaan Pilkada jadi domain daerah.

Untuk itu, daerah diminta menganggarkan anggaran Pilkada 40 persen di APBD Perubahan, sisanya 60 persen di APBD tahun 2024.

“Untuk daerah yang fiskalnya rendah, diperbolehkan dianggaran bertahap sampai 2024,” ujarnya.

Dia juga meminta KPU dan Bawaslu menyusun program kegiatan dengan efisiensi untuk menyukseskan Pilkada.

Semua tahapan kegiatan harus berjalan dengan efisiensi dengan tidak mengganggu substansi. 

“Contohnya program KPU dan Bawaslu yang hampir sama dilebur menjadi satu dan didiskusikan antara KPU dan Bawaslu supaya ada jalan keluar.

KPU provinsi juga mensinergikan kegiatan dengan kabupaten kota supaya tidak ada duplikasi anggaran,” pintanya.

Karena itu, lanjutnya, Pemprov Sulut melakukan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan supaya terjadi efisiensi.

Pertemuan secara langsung bisa dilakukan secara daring, ini juga bisa dilakukan KPU dan Bawaslu untuk efisiensi.

Yang penting subtansinya tidak berkurang.

Supaya tahapan bisa berjalan efektif dengan dukungan dana menyesuaikan dengan anggaran daerah
Dalam proses perencanaan dan penganggaran mempunyai persepsi yang sama dengan melihat kondisi keuangan daerah.

Karena out put kegiatan ini kita bawa ke gubernur dan bupati serta wali kota,” katanya.