Namun, Ali mengingatkan agar partai-partai yang bergabung harus mengikuti ketentuan di KPP.

"Koalisi ini adalah koalisi terbuka, cuma tentunya ada beberapa hal yang memang harus mengikuti aturan dan kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibangun dalam koalisi perubahan," kata Ahmad Ali.

Seperti diketahui KPP sudah menetapkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.

Namun hingga saat ini KPP belum menentukan siapa yang akan mendamping Anies dalam kontestasi Pilpres 2024. Anies sendiri enggan mencari pendaming dari luar KPP.

Jadi kalau ada aspirasi untuk mengusulkan seseorang dari partainya, maka partainya harus menjadi bagian dari koalisi.

Kalau tidak menjadi bagian dari koalisi, ya tidak fair. Itu kan prinsip yang sangat sederhana,” ujar Anies di kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023).

Dia mengungkapkan kandidat cawapres yang berasal dari unsur pimpinan atau kader parpol yang tengah dipertimbangkan berada di dalam KPP.

"Kalau terkait dengan pimpinan partai atau anggota partai, maka mereka yang berada di dalam koalisi otomatis yang dipertimbangkan," imbuhnya.

Di sisi lain, ia mengaku belum mengetahui siapa figur cawapres yang diusulkan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

"Belum tahu malah (siapa yang diusulkan Luhut),” imbuh Anies.

Diketahui saat ini Anies bersama Tim Delapan KPP tengah mencari kandidat cawapres untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia menyampaikan saat ini ada lima figur yang sudah ditemukan oleh Tim Delapan KPP untuk menjadi cawapres.

Namun nama-nama figur tersebut belum dipublikasikan pada publik.

Sementara itu, Anggota Tim Delapan sekaligus Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengungkapkan cawapres Anies bakal diumumkan maksimal Juli 2023.

Telah tayang di WartaKotalive.com

Baca Berita Lainnya di Google News

Baca Berita Terbaru Tribun Manado KLIK INI