Baca tanpa iklan
dan rencana Indonesia untuk membagi negara kita menjadi lima provinsi," tambah Benny Wenda.
Benny Wenda mengatakan, orang Papua Barat tidak menginginkan skema kolonial ini.
Dia menyebut lebih dari 600.000 dari kami menandatangani petisi menentang Otonomi Khusus, dan ribuan orang turun ke jalan untuk memprotes penerapannya.
Benny Wenda juga mengatakan bahwa orang Papua akan terus memprotes.
Oleh karena itu, Indonesia harus menyadari bahwa mereka tidak bisa memaksa rakyat Papua untuk menerima Otonomi Khusus, bahkan di bawah todongan senjata.
"Itu kebijakan Jakarta, bukan kebijakan Papua Barat," tegasnya.
Menurutnya, Otonomi Khusus Papua hanyalah tindakan pilihan bebas lainnya yang dipaksakan tanpa konsultasi dan bertentangan dengan keinginan penduduk asli Papua Barat.
"Daripada terus memaksakannya, Indonesia harus segera menarik militer mereka dan memberikan kami referendum yang kami tuntut sejak 1969," ujarnya.
Benny Wenda menyebut enam tuntutan ULMWP kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi):
Pertama, Pembebasan semua tahanan politik Papua Barat
Kedua, Pembatalan 'Otonomi Khusus' dan rencana untuk mengukir Papua Barat menjadi lima provinsi
Ketiga, Akses langsung ke Papua Barat untuk PBB untuk Hak Asasi Manusia
Keempat, Akses langsung ke Papua Barat untuk semua jurnalis
Kelima, Referendum kemerdekaan yang diawasi secara internasional