Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID - Benny Wenda, Pentolan Organisasi Merdeka Papua ( OPM ) yang dulu pernah mengklaim dirinya sebagai presiden Papua Barat kini menuntut Presiden Jokowi.
Petinggi OPM dalam afiliasi Kelompok Kriminalitas Bersenjata atau KKB Papua itu menyuarakan enam tuntutan terhadap Indonesia.
Mulai dari isu pelanggaran HAM hingga permintaan referendum Papua Barat merdeka.
Benny Wenda mendesak pemerintah Indonesia membebaskan semua tahanan politik, termasuk Victor Yeimo dan delapan mahasiswa Papua Barat yang melakukan protes.
Ia juga menuding Indonesia telah melakukan penindasan terhadap orang Papua.
Melansir PosKupang.com, itulah pernyataan Benny Wenda yang saat ini menjabat sebagai Presiden Sementara Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua ( ULMWP ), seperti yang dilansir dari laman website ULMWP, ulmwp.org pada Minggu 3 Juli 2022.
"Indonesia harus segera membebaskan semua tahanan politik Papua Barat, termasuk Victor Yeimo dan delapan mahasiswa yang ditangkap," kata Benny Wenda.
Ada delapan mahasiswa yang ditangkap pada bulan Desember 2021, yaitu Malvin Yobe, Devio Tekege, Ambros Elopere, Maksi You, Paul Zode Hilapok, Luis Sitok, Ernesto Matuan, dan Melvin Waine.
Menurut Benny Wenda, penangkapan itu tidak lain adalah upaya untuk membungkam seruan kami yang adil untuk kebebasan.
"Mereka telah ditahan atas tuduhan makar tanpa perawatan medis yang memadai selama enam bulan," tandas Benny Wenda.
"Apa kejahatan mereka? Hanya berdemonstrasi dengan bendera Bintang Kejora buatan sendiri pada hari nasional kita,
hari ketika orang Papua Barat dan orang-orang di seluruh dunia mengekspresikan penentangan damai terhadap pemerintahan kolonial Indonesia," katanya.
Benny Wenda menolak pembaruan Otonomi Khusus Papua menjadi Daerah Otonomi Baru ( DOB ).
"Indonesia telah meningkatkan penindasan mereka karena orang Papua Barat telah menolak pembaruan 'Otonomi Khusus'