Baca tanpa iklan
Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID – Wali Kota Bitung Maurits Mantiri dan Wakilnya Hengky Honandar akan pangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Khususnya, TPP kepala perangkat daerah, camat, lurah, kabid, kabag, kasubag dan lainnya.
Ini dikarenakan Maurits dan Hengky berang atas perilaku dan sikap para pejabat di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung yang tidak mengikuti program awal bulan yaitu ruang sepakat.
Ruang sepakat merupakan implementasi dari visi misi dan program Maurits Mantiri dan Hengky Honandar berjumpa dengan seluruh masyarakat Kota Bitung secara digital.
Kamis (9/6/2022), ruang sepakat yang ke 13 atau 14 itu kurang diminati oleh para pejabat hingga ASN di perangkat daerah, maupun kecamatan dan kelurahan.
Beberapa kali Maurits – Hengky, ingatkan bahwa para pejabat, ASN, di seluruh perangkat daerah hingga lurah dan camat wajib hukumnya ikut ruang sepakat.
Karena di sana,masyarakat Kota Bitung di 69 Kelurahan di delapan kecamatan bisa bercerita dan bertanya langsung ke Walikota, Wakil Walikota, perangkat daerah, Kecamatan, Kelurahan, Perusahaan Daerah, dan Kepala Puskesmas Kota Bitung.
Maurits – Hengky berang hingga akan memberikan punishment keras kepada ASN yang tidak ikut ruang sepakat edisi bulan Juni 2022.
Puncaknya, saat Walikota dan Wakil mencari Lurah Sagerat Weru 2, Camat Matuari atau jajaran Kecamatan Matuari, Sekcam Matuari untuk menjelaskan dan memberikan solusi atas masalah yang disampaikan masyarakat.
Masalah itu terkait lampu jalan dan pohon kering, sudah tinggi dari atap rumah sudah di lapor ke instansi yang terkait namun belum ada tindak lanjuti
“Pak Forsman Dandel, pelaksanan harian (Plh) sekretaris daerah (sekda) kota Bitung. Sampaikan kepada mereka yang tidak gabung, di ruang sepakat hari ini kasi peringatan pertama.
Kalau diproses langsung potong TPP jangan diberikan. Karena ruang sepakat ini wajib, kalau tidak mau harus ada panisment,” kata Maurits Mantiri, Kamis (9/6/2022).
Lanjut Maurits Mantiri, langsung mengkomunikasikannya dengan Plh Sekda Kota Bitung Forsman Dandel untuk langsung memotong TPP ½ bulan mereka yang tidak ikut ruang sepakat.
Bahkan, pihaknya sempat memberikan kesempatan kepada ASN maupaun pejabat yang belum bergabung di ruang sepakat dihubungi oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan setda Kota Bitung.
Menurut Maurits, mengikuti ruang sepakat secara online bisa dilakukan dimana saja, sementara kerja bisa dan lainnya.
Seperti terpantau, yang dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bitung Merianti Dumbela, bergabung dalam ruang sepakat saat berada di kendaraan mobil.
Pada kesempatan itu, Merianti Dumbela, yang juga ketua panitia pelaksanan MTQ ke 29 tingkat provinsi Sulut yang akan berlangsung di Kota Bitung mulai 13 – 19 Juni 2022.
Maurits Mantiri kembali menegaskan, kepada para pihak yang mengusulkan atau mengutus oknum pejabat yang tidak mau ikut ruang sepakat, jangan dibela.
Karena, Maurits – Hengky benar-benar akan menegakkan disiplin ASN.
Adapun maksud dan pemahaman dari oknum yang mengusulkan atau mengutus si pejabat di posisi A, B, C dan lainnya datang dari beberapa pihak yang menyebut diri mereka tim sukses.
Hingga menyampaikan signal agar apa yang diinginkan Walikota dan Wakil harus turuti karena tak lama lagi akan masuk di pesta demokrasi Pilkada tahun 2024.
Di tempat terpisah, Plh Sekda Kota Bitung Forsman Dandel langsung memproses sesuai dengan petunjuk Walikota Bitung terkait memotong TPP ASN ataupun pejabat yang tidak bergabung di ruang sepakat, Kamis (9/6/2022).
“Kami sudah menggantongi data-datanya, siapa saja yang ikut. Hanya ikut di awal, ikut hingga akhir, dan ikut namun tidak menghidupkan kamera,” kata Forsman Dandel. (crz)
• Air Mata Atalia Praratya Mengalir Lihat Jasad Eril Dimandikan, Hanya Bisa Saksikan Via Video Call
• Pj Sekda Sitaro Agus Poputra Minta Penghapusan Tenaga Honorer Ditunda
• Perayaan HUT Ke-2 Favehotel Bitung Berlangsung Sederhana