Baca tanpa iklan
"Biarlah presiden diberikan keleluasaan, tentunya presiden sudah mengantongi calon yang pas, tidak usah dipaksa-paksa," ujar Achmad Baidowi.
"Presiden enggak usah didikte siapa sosok yang akan ditunjuk sebagai kepala otorita," cetus pria yang akrab dipanggil Awiek itu.
Pengajuan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) oleh PDIP dianggap Awiek sebagai upaya intervensi terhadap Presiden Jokowi.
Awiek menilai banyak figur yang bisa dicalonkan menjadi Kepala Otorita IKN Nusantara.
"Tidak harus Pak Ahok, banyak figur-figur yang lain saya kira," katanya.
Dia mengingatkan bahwa jabatan Kepala Otorita IKN setingkat dengan menteri.
"Artinya, orang yang ditunjuk presiden langsung," ujarnya.
Sementara itu Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid mengaku menyerahkan sepenuhnya keputusan menunjuk Kepala IKN kepada Presiden.
Namun, dia mengingatkan bahwa sosok Kepala IKN harus mampu bekerja gigih.
Pasalnya, pemerintah hanya memiliki waktu sedikitnya dua tahun sesuai rencana untuk memindahkan Ibu Kota mulai 2024.
"PKB menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi. Tahun 2024 berkejaran dengan waktu, 2 tahun kawasan Inti sudah harus berdiri, Istana negara dan gedung parlemen," katanya.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim, mengaku sepenuhnya percaya kepada Presiden Jokowi terkait siapa yang akan ditunjuk menjadi Kepala IKN.
"Siapa pun yang ditunjuk oleh Presiden, pasti dengan pertimbangan yang matang. Siapa pun -- mau Ahok, Risma, Ridwan Kamil, Bambang Brodjonegoro, Ganjar Pranowo atau lainnya -- jika ditunjuk Presiden Jokowi untuk memimpin Otorita IKN, maka dia yang pasti terbaik," kata Luqman.
Terkait afiliasi partai politik, Luqman menilai hal tersebut tidak masalah.
"Apapun latar belakangnya tidak masalah. Karena nantinya Kepala Otorita IKN akan bekerja dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden," ujar dia.