Baca tanpa iklan
Selain Ahok ada Mensos yang juga mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau Risma, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, hingga Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.
Hasto menyebut semuanya adalah kader PDIP yang dianggap sangat berprestasi sebagai kepala daerah.
Hasto mengatakan keberhasilan kader sebagai kepala daerah karena PDIP mengembangkan sekolah partai untuk anggota struktur partai, caleg, dan calon kepala daerah.
"Tetapi sekali lagi, sepenuhnya kami serahkan keputusannya kepada Pak Jokowi," imbuhnya.
Yang terpenting bagi PDIP, IKN adalah penjabaran koridor strategis yang dulu dirancang Bung Karno, yakni menjadikan Kalimantan dalam pandangan geopolitik Indonesia sebagai pusat pemerintahan Indonesia bahkan dunia.
Hasto mengatakan, Jokowi juga memandang pemindahan IKN adalah upaya mengubah paradigma pembangunan Indonesia sentris yang sebelumnya hanya difokuskan pada Indonesia bagian Barat.
Akibatnya berbagai keluhan terkait aspek ketimpangan pun muncul, sehingga ada ketidakpuasan dengan isu ketidakadilan.
"Itu diubah dengan konsepsi Indonesia sentris yang menempatkan Kalimantan sebagai ibu kota negara itu dapat dilakukan dengan baik sebagai bentuk bagaimana perubahan paradigma Indonesia bagi dunia," kata Hasto.
Presiden Jokowi sebelumnnya menyampaikan ada dua kriteria pada calon Kepala Otorita di Nusantara, Ibu Kota Negara Baru.
Jokowi ingin Kepala Otorita IKN mempunyai latar belakang arsitek dan menjadi kepala daerah sebagai pilihan terdepan.
"Kalau saya penginnya ada latar belakang arsitektur dan punya pengalaman sebagai kepala daerah," kata Jokowi dalam acara Pertemuan Presiden dengan Pemimpin Redaksi Media Nasional di Istana Negara, Rabu 19 Januari 2022.
Dari nama-nama itu ada beberapa kepala daerah atau mantan kepala daerah yang berlatar belakang arsitek.
Mulai dari, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, hingga Wali Kota Makassar Danny Pomanto.
Soal nama-nama kandidat Kepala Badan Otorita IKN, pada 2 Maret 2020, Jokowi juga sempat membeberkan beberapa kandidat mulai dari Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro hingga Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Terkait siapa yang akan dipilih menjadi Kepala Otorita IKN, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi meminta agar Presiden tidak didikte oleh pihak manapun.