Baca tanpa iklan
Tentunya penetapan UMP akan dihadapkan pada dua kepentingan, yaitu kepentingan pekerja dan kepentingan pengusaha.
Dua kepentingan ini harus disatukan agar penetapan UMP dapat diterima kedua belah pihak, juga dengan mempertimbangkan dengan daya tarik investor untuk menanamkan dananya di Sulut.
"Tingginya UMP akan mengurangi niat investor untuk masuk ke Sulut karena pasti biayanya besar," kata Robert.
Karenanya jika UMP tidak naik harus dimaklumi pada kondisi ekonomi yang rawan saat ini.
Meski begitu, perlu diperhatikan peningkatan produktivitas pekerja agar semakin baik.
Penetapan UMP juga jangan terjebak pada ilusi uang atau money illusion yang mana sesungguhnya kenaikan nilai nominal upah naik tanpa memperhatikan nilai riil.
"Artinya kenaikan upah akan mengakibatkan harga naik alias inflasi. Sebenarnya ang diharapkan adalah nilai nominalnya upah adalah juga kenaikan riil pendapatan," tambah Robert.
Sesungguhnya pekerja merupakan aset perusahaan sebagai modal perusahaan.
Pada dasarnya pekerja sesungguhnya tahu persis kondisi perusahaan tempatnya bekerja beserta persoalan ekonomi negara bahkan dunia saat ini.
Robert berpendapat persoalan pengupahan ini bisa saja disepakati oleh pengusaha dan pekerja saja.
Namun bentuk kehadiran Dewan Pengupahan dan pemerintah dalam memberikan solusi atas kepentingan pengupahan di antara pengusaha dan pekerja adalah dengan menetapkan upah yang rasional. (*)
• Anggota DPRD Sulut Sindir Gaya Angkat Jempol Kadis PUPR, Dana Infrastruktur Rp 153 Miliar
• Segini Estimasi Kenaikan UMP 2022, Tiga Provinsi Paling Tinggi
• Banyak Warga Minut Tercatat Vaksinasi di Manado