Sebab itu pula Presiden Joko Widodo dianggap tidak memiliki "keberpihakan yang jelas kepada aspirasi publik mengenai catatan pelanggaran HAM," kata Halili lagi. "Begitu banyak jendral yang bermasalah tapi diangkat oleh pak Jokowi," imbuhnya. "Dan pengangkatan Andika ini hanya menegaskan saja."
Sebab itu pula Setara Institute menyangsikan Jokowi akan mampu menuntaskan kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua Barat. "Ada begitu banyak kejahatan HAM masa lalu yang tidak ditanggapi secara proporsional oleh presiden, antara lain karena ada banyak beban sejarah di orang-orang di sekitar dia," kata Halili. (Deutsche Welle/Kompas.com)
Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Rekam Jejak Jenderal Andika Perkasa dan Harapan Soal Masalah di Papua