Baca tanpa iklan
Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) di bawah kepemimpinan Bupati Hi Iskandar Kamaru dan Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, kembali menorehkan prestasi terbaik dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.
Pasalnya, memasuki pertengahan Tahun 2021 ini.
Pemkab Bolsel kembali mendapatkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-7 kalinya.
Atas laporan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Baca juga: Cegah Penyebaran Covid-19, Siswi Cantik Jessica Aprilia Antolis Imbau Terus Terapkan Prokes
Baca juga: Toyota Luncurkan Raize untuk Menambah Pilihan di Segmen SUV
Agenda penyerahan LHP LKPD Tahun 2020 yang digelar pada Senin (3/5/2021) itu, turut dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Sekprov Sulut, Ketua DPRD Sulut, serta seluruh Kepala daerah di 15 Kabupaten Kota se-Sulut.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan BPK RI Sulut, Karyadi mengingatkan Pemerintah Daerah untuk tidak berpuas diri dengan opini WTP.
Karena WTP bukan sebuah prestasi melainkan kewajiban setiap Pimpinan daerah.
Baca juga: April 2021, Manado dan Kotamobagu Kompak Inflasi, Gara-gara Harga Ikan Laut
Baca juga: Kecelakaan Maut Pukul 21.10 WIB, Seorang Pengendara Supra Tewas, Korban Tabrakan dengan Jupiter MX
“Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa," kata dia.
"Pemerintahan yang baik sudah seharusnya menyajikan manajemen pemerintahan yang akuntabel dan transparan,” tegas Karyadi.
Karyadi menjelaskan, pemeriksaan atas LKPD oleh BPK itu sendiri didasarkan pada empat kriteria.
Yaitu Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah.
Baca juga: Tunjangan Hari Raya ASN Minahasa Selatan Tunggu Juknis
Baca juga: MotoGP 2021, Mengenal Apa Arm Pump yang Membuat Fabio Quartararo dari Posisi Satu ke Posisi 13
Kecukupan pengungkapan atau disclosure, Kepatuhan terhadap peraturan perundangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern pemerintah.
"Sehingga kualitas laporan keuangan suatu pemerintah daerah secara umum tergambar dari opini yang diberikan oleh BPK RI," tegasnya.
Sementara itu Bupati Hi. Iskandar Kamaru usai menerima LHP, mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian yang diraih Pemda Bolsel untuk ke 7 kalinya.
“Alhamdulillah dengan komitmen yang konsisten, Pemerintah Kabupaten Bolsel dapat kembali meraih predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah dari BPK yaitu opini WTP ke-7 kalinya secara berturut-turut,” kata Bupati
Baca juga: Isi Surat Kemendagri: Pemberhentian James Arthur Kojongian Tak Bisa Diproses, JAK: Tanya Sekwan
Baca juga: Kecelakaan Maut, Perempuan Usia 50 Tahun Tewas Seketika Ditabrak Mobil Pikap, Korban Mau Menyeberang
Iskandar juga menuturkan, hingga saat ini Pemda Bolsel terus melakukan berbagai upaya pembaharuan dalam pengelolaan keuangan.
Antara lain penyusunan peraturan Perundang-undangan, penataan kelembagaan.
Pembenahan sistem dan prosedur dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang keuangan.
Ditambahkannya, laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas publik Pemerintah Kabupaten Bolsel atas pengelolaan keuangan
Turut hadir mendampingi Bupati dan Wakil Bupati dalam acara tersebut diantaranya Asisten III Pemkab Bolsel Rikson Paputungan, Inspektur Daerah, Kaban Keuangan, dan Kabag Protokol. (Nie)
Baca juga: Ada 417 Orang dan 99 Organisasi Teroris di Indonesia, Mahfud MD: Saya Heran Ribut KKB Jadi Teroris
Baca juga: Masih Ingat Fathur? Mahasiswa yang Kena Semprot Yasonna Laoly, Desak Presiden Keluarkan Perppu KPK
YOUTUBE TRIBUN MANADO: