Baca tanpa iklan
Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Dua hari terakhir, pelaksanaan sidang praperadilan tindak pidana korupsi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Bitung, berlangsung hingga malam hari.
Senin (29/3/2021) sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pemohon dalam hal ini pengacara tersangka AGT alias Han
berlangsung di ruangan Prof Dr MH Hatta Ali SH MH di lantai 2 Pengadilan Negeri (PN) Bitung hingga pukul 21.30 wita.
Baca juga: Ini yang Dilakukan Dinkes Sulut Agar Warga Manado Tak Paranoid Vaksin AstraZeneca
Baca juga: Wali Kota Kotamobagu Hadiri Rakordawasin Tingkat Provinsi Sulut
Baca juga: Wali Kota Kotamobagu Hadiri Rakordawasin Tingkat Provinsi Sulut
Kemudian pada sidang dengan agenda pembacaan kesimpulan berlangsung di ruang sidang Cakra PN Bitung, selesai pada pukul 19.00 wita.
Sidang dipimpin oleh majelis hakim tunggal Rustam SH MH selaku wakil ketua PN Bitung, dengan panitera Yose Rizal SH.
Irwan S Tanjung, SH MH pengacara tersangka yang mengajukan gugatan praperadilan,
dalam kesimpulannya mengatakan ada sejumlah poin penting yang menjadi pokok pertimbangan hakim disidang prapradilan penetapan AGT sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tersebut.
Baca juga: Detik-detik Pejabat AS Buka Baju, Protes Sentimen Anti Asia-Amerika, Lee Wong Pamerkan Luka Perang
Baca juga: Bolmong Berpeluang Dapat Anggaran PEN Rp 300 Miliar
Baca juga: Kisah Remaja 18 Tahun Terpental dari Motor Saat Kilang Balongan Meledak, Khosim Alami Luka Berat
"Pertama kaedah hukum dalam penyelidikan dan penyidikan sangat banyak dilanggar,
sehingga produk penyelidikan atau penyidikan yang melanggar hukum otomatis produknya berupa penetapan tersangka adalah tidak sah dan melanggar hukum," kata Irwan Tanjung.
Lanjut Irwan Tanjung, keterlibatan Aparat pengawasan intern pemerintahan atau disingkat APIP,
adalah bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan untuk membuat terang bahwa perkara ini adalah pidana.
Baca juga: 2 Tersangka Teroris Bom Makassar Baiat ke JAD di Markas FPI Hingga 3 Wanita Jadi Motivator Jihad
Baca juga: Kemenangan Solacium dan Metanoia di Pemilihan OSIS MIS
Baca juga: Vaksinasi untuk Pelayanan Publik Bolmong Tahap II Masih Pakai Sinovac
Disisi lain pemohon melihat, penyidikan dan penyelidikan tindak pidana korupsi yang dialami kliennya tanpa melibatkan APIP.
Ini menrutu Irawan Tanjung adalah pelanggaran terhadap undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
Peraturan pemerintah nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Peraturan Presiden (Perpres) noor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Nota Kesepahaman dan Perjanjian kerja sama (PKS).
Baca juga: BREAKING NEWS: Dua Kapal Ikan di Bitung Terbakar, ABK Kapal Ikan Lompat ke Air
Baca juga: Sukses Amankan SMSI, Kapolres Minahasa Apresiasi Sinode GMIM dan Jajaran