Baca tanpa iklan
Majelis Tinggi Partai atau sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
dan 1/2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan disetujui oleh Majelis Tinggi Partai.
Begitu juga lanjutnya, berdasarkan Pasal 97 ayat (1) AD Partai Demokart pemegang Hak Suara adalah Ketua-Ketua DPC sedangkan yang hadir bukan pemegang hak suara sah.
Baca juga: Sandiaga Uno Bakal Diundang dalam Pertemuan Akbar Wijanna Puwatta Keturunan Raja Bone
Baca juga: Ingat Artis Cantik Bunga Zainal? Jadi Istri Produser Film, Terungkap Alasannya Dulu Menikah Muda
"Memang waktu menghadiri kegiatan KLB, saya tidak memiliki hak suara, tetapi disahkan, dimasukkan untuk melengkapi administrasi sebagai punya hak suara.
Dan peserta KLB tersebut, hanya ada 32 orang yang memiliki hak suara resmi dari total 412 peserta yang hadir, serta 34 DPD pemegang suara Sah, namun yang hadir cuma 1 DPD," ungkap Dontili.
Untuk itu dirinya meminta kepada Kemenkumham untuk menolak hasil KLB Deli Serdang karena tidak sesuai Konstitusi Partai Demokrat,
Indonesia adalah negara hukum jadi wajib menjunjung Hukum.
Dirinya juga mengaku sebagai kader DPC Partai Demokrat Bolmut, akan tetap setia kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
sesuai hasil kongres kelima Partai Demokrat, Maret tahun 2020 lalu.
Baca juga: Adik Pukul Kepala Kakak Kandung 6 Kali Hingga Tewas di Tempat Kejadian, Ibu Dianiaya Tanpa Sebab
Baca juga: Kompak Pakai Daster, Sarwendah Tan dan Ayu Ting Ting Jadi Sorotan
“Atas nama mantan Ketua DPC Partai Demokrat Bolmut, dan pribadi saya masih setia dan konsisten mendukung Ketum AHY,” tandas Dontili.
Sementara itu, dalam acara konferensi pers yang diselenggarakan AHY terkait peserta KLB abal-abal,
AHY mengatakan, terimakasih kepada Bung Rahman yang telah menyampaikan testimoni.
“Saya dapat memahami situasinya, mudah-mudahan kita tetap bersama,” kata AHY dalam konferensi pers tersebut. (Mjr)
Baca juga: Sering Cium Bau Busuk, Masyarakat Pinolantungan Minta TPA Bolsel Dipindahkan
Baca juga: Soal Paspor Vaksin untuk Syarat Travelling Ditolak WHO, Sebut Tak Boleh Digunakan Bepergian
Baca juga: 5 Populer Kemarin, Pejabat Pertamina Dipecat Jokowi, Respons Presiden soal Moeldoko, hingga Aprilia
YOUTUBE TRIBUN MANADO: