Gejolak Demokrat

Moeldoko Gantikan AHY akan Dilegitimasi Kemenkumham, Pengamat Nilai 99 Persen AHY Lengser

Editor: Frandi Piring
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

FOTO Jenderal Purn Moeldoko tiba di arena Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versis KLB Sumut.

Menurutnya hal itulah yang menyebabkan sejumlah mantan kader menggelar kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Sumatera Utara yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum terpilih.

"Diduga AD/ART Demokrat sengaja dirancang untuk mengamankan kepemimpinan AHY, dinasti Cikeas," ujar Karyono, kepada wartawan, Sabtu (6/3/2021).

Karyono menyoroti syarat penyelenggaraan KLB Partai Demokrat yang harus mengantongi persetujuan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Dalam hal ini, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dipegang oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ayah dari AHY yang memegang posisi ketua umum.

"Maka sampai 'jambul wanen' atau sampai kapanpun sulit mendapatkan persetujuan KLB. Mengharapkan persetujuan dari SBY untuk melaksanakan KLB ibarat menunggu matahari terbit dari barat jika salah satu tujuan KLB adalah untuk mengevaluasi apalagi mengganti ketua umum," jelas Karyono.

"Dengan aturan AD/ART seperti itu, maka pelaksanaan KLB untuk mengevaluasi kepemimpinan AHY pasti sulit," imbuhnya.

3. Jokowi Disarankan Evaluasi Moeldoko

Pengamat Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi Moeldoko.

Hal ini terkait peran Moeldoko dalam KLB Demokrat hingga ia terpilih sebagai Ketua Umum.

“Presiden harus mengevaluasi. Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) KSP itu bukan alat permainan politik, tapi untuk menopang kerja-kerja kebijakan publik presiden,” kata Umam saat dihubungi, Jumat (5/3/2021), dikutip dari Kompas.com.

Ia menilai aksi poltik Moeldoko bisa dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan pengaruh dan jaringannya di sekitar kekuasaan.

Sebab, jabatan Moeldoko sebagai Kepala KSP melekat dengan dirinya saat ini.

Umam mengatakan, jika Presiden Jokowi mendiamkan tindakan bawahannya yang terang-terangan mengacak-acak rumah tangga internal partai lain, hal itu bisa ditafsirkan bahwa Presiden memberi restu politiknya.

“Jika memang Presiden berkomitmen pada prinsip dasar demokrasi, Presiden harusnya selamatkan Demokrat," kata Umam.

(*)

Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Pengamat: 99 Persen Demokrat Kubu KLB Akan Disahkan oleh Kemenkumham, https://makassar.tribunnews.com/2021/03/07/pengamat-99-persen-demokrat-kubu-klb-akan-disahkan-oleh-kemenkumham?page=all.

Berita Terkini