Baca tanpa iklan
"Kita tidak tahu kebenarannya, itu adalah versi dan pengakuan dari Gatot Nurmantyo sendiri," lanjut dia.
Refly lalu menyinggung penunjukkan Gatot Nurmantyo memang melanggar giliran angkatan TNI dalam menduduki jabatan panglima.
"Tapi kalau kita lihat sesungguhnya memang ada konvensi, ketetapan tidak tertulis, bahwa yang namanya panglima TNI digilirkan di antara tiga angkatan," paparnya.
Menurut dia, hal itu sebenarnya sudah dimufakatkan sejak era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Ketika Moeldoko menjabat, harusnya yang menggantikan berasal dari Angkatan Udara," jelas Refly.
"Entah kenapa yang diajukan adalah KSAD Gatot Nurmantyo. Artinya tradisi pergiliran angkatan itu tidak terjadi," tambah pengamat politik itu.
Sebelumnya Refly Harun membacakan kutipan berita dari Kompas.tv.
Menurut Gatot, ia dihubungi Ketua DPR yang menjabat saat itu, Setya Novanto (Setnov).
Saat itu Setya Novanto menyebutkan Jokowi telah berkirim surat kepada DPR untuk mengajukan Gatot Nurmantyo menjadi calon tunggal Panglima TNI.
"Setelah membacakan surat rekomendasi dari Jokowi, kata Gatot, Setnov kemudian bertanya kepada dirinya terkait tindak lanjut dari surat Jokowi tersebut," ucap Refly Harun membacakan kutipan berita.
"Kemudian beliau tanya, ‘surat ini harus saya apakan?’" ujar Gatot."
"Gatot pun kemudian memberikan dua pilihan kepada Setnov. Pertama, tanpa diduga Gatot menyarankan kepada Setnov untuk merobek surat dari Jokowi tersebut."
"Tak hanya dirobek, kata Gatot, dirinya juga menyampaikan untuk membuang surat tersebut ke tong sampah setelah dirobek. Kedua, Gatot menyerahkan kepada Setnov untuk diapakan surat tersebut."
Dari sikap Gatot tersebut, Refly menduga mantan KSAD itu hendak menolak tawaran jabatan sebagai panglima.
Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Muncul Isu Gatot Nurmantyo dan Moeldoko 'Ngebet' Pilpres, Refly Harun: Bila Perlu Capres 10 atau 15