Baca tanpa iklan
Menurut Eko Kunthadi yang dilakukan FPI untuk memperpanjang izin sangat bertentangan.
"kalau FPI mau urus hal yang legal sementara pemerintahannya dianggap ilegal ini kan bertentangan, SKT-nya bertentangan, kalau mau diurus diajuin legalitasnya akui dulu yang ngurusnya legal," kata Eko Kunthadi.
"bertentangan ini kan dalam benaknya beliau, ini ada term politik, ada term hukum," kata Ali Alatas.
Eko Kunthadi kembali menanyakan bila secara hukum FPI menganggap Presiden Jokowi ilegal atau legal.
"sekarang secara hukum pemerintahan legal atau tidak ?" tanya Eko Kunthadi.
"maksudnya gimana ? ngapain kita urus SKT, gimane, gimane kan keputusan MK udah ada," kata Ali Alatas. (*)
Simak videonya: