Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID - Partai Gerindra punya keinginan besar menduduki kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR) RI periode 2019-2024. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyebut, Ketua Umum Prabowo Subianto, telah menunjuk dia sebagai calon pimpinan MPR. Pimpinan yang dimaksud bukan jabatan wakil, melainkan ketua.
"Pak Prabowo ketika menunjuk saya menjadi pimpinan, sangat berharap dari Partai Gerindra bisa menjadi ketuanya," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2019).
Baca: Anggota DPR Rebutan Selfie Bareng Jokowi
Muzani mengatakan, partainya punya hasrat besar menduduki kursi Ketua MPR karena di Pemilu 2019 Gerindra menjadi partai dengan perolehan suara tertinggi kedua setelah PDIP.
Oleh karenanya, akan menjadi seimbang jika kursi Ketua MPR diisi oleh Gerindra. Apalagi, kursi Ketua DPR 2019-2024 sudah diduduki PDI-P sebagai pemenang Pemilu 2019.
Partai Golkar telah menggelar rapat harian membahas pencalonan pimpinan MPR dan DPR. Hasilnya, Golkar memutuskan mengusung Bambang Soesatyo sebagai calon Ketua MPR.
Rapat Harian DPP Golkar dipimpin oleh Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Salah satu keputusannya adalah menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR dan Ketua Fraksi Golkar DPR.
"Selain itu, rapat juga memutuskan Pak Zainudin Amali sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR RI dan menugaskan Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR RI dari Partai Golkar," kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Selasa (1/10/2019).
MPR melakukan rapat pimpinan sementara dengan perwakilan fraksi dan DPD. Rapat ini dilakukan untuk menyepakati rancangan jadwal acara sidang paripurna MPR.
Rencananya, hasil rancangan jadwal acara sidang tersebut akan dibawa untuk disahkan ke Sidang Paripurna MPR II yang akan berlangsung pada Rabu (2/10/2019) besok.
Pimpinan Sementara MPR Hillary Brigitta Lasut mengatakan rapat konsultasi tersebut membahas rancangan jadwal acara tentatif untuk Sidang Paripurna MPR.
Selain itu, akan dibahas juga rencana pembentukan fraksi-fraksi dan kelompok DPD dan penyampaian calon pimpinan MPR dari masing-masing fraksi dan kelompok.
"Rapat ini sifatnya konsultasi, jika masih ada perubahan, rencana jadwal acara sidang paripurna MPR masih bisa diubah atau disesuaikan," ucap Hillary Brigitta Lasut, dalam keterangannya, Selasa (1/10/2019).
Baca: Mahasiswa dan Polisi Bersalaman usai Demo
"Namun ada hasil rapat paripurna DPD yang berhasil memutuskan empat pimpinan DPD. DPD sudah selesai memilih pimpinan DPD sehingga membawa titik terang. Akhirnya rancangan jadwal acara sidang paripurna MPR bisa disepakati perwakilan fraksi dan kelompok DPD. Rancangan jadwal acara sidang paripurna MPR ini akan dibawa dalam sidang paripurna MPR Rabu besok pukul 10.00 WIB," ucapnya.
Sebanyak 711 anggota MPR RI periode 2019-2024 resmi dilantik. Prosesi pelantikan anggota MPR hasil pemilu 17 April 2019, ini ditandai pengucapan sumpah dan janji anggota MPR, yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Prof Hatta Ali.
Menurut Anggota MPR dari Kelompok DPD Oni Suwarman, pelantikan merupakan prosesi yang sakral dan penting. Namun, lebih penting lagi bagaimana menjalankan amanat yang sudah diberikan, untuk ikut memperjuangkan kemajuan daerah melalui jalur DPD.
Karena itu Oni meminta maaf, jika selama lima tahun keberadaannya di DPD belum bisa menyentuh seluruh aspirasi daerah yang diwakili. Ia berjanji akan tetap berusaha memperjuangkan kepentingan daerah dalam meningkatkan taraf hidup warganya.
"Yang penting buat saya lurus-lurus saja, jangan sampai kena masalah. Lakukan dengan optimal yang bisa kita lakukan. Jangan memaksakan diri, apalagi kalau itu menyebabkan kita terkena masalah hukum," kata Oni, dalam keterangan tertulis, Selasa (1/10/2019).
Dalam acara pelantikan yang berlangsung di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Jakarta, itu, Oni pun menyinggung soal banyaknya aksi demo mahasiswa pada pelaksanaan sidang. Menurut Oni, hal itu sangat wajar, karena demo merupakan salah satu bentuk penyampaian aspirasi, dan diperbolehkan undang-undang. Demo juga merupakan bagian kritik dari masyarakat, asal tidak dilakukan dengan cara-cara yang memanciung kerusuhan.
Sementara itu, anggota MPR Fraksi PDI Perjuangan Krisdayanti mengaku tenang menapaki keberhasilannya menjadi anggota MPR. Pasalnya ia mengaku cukup mendapat pembekalan dari MPR, termasuk bahan-bahan sosialisasi Empat Pilar MPR.
Baca: Siswa SMP Meninggal Setelah Diberi Ganjaran Berlari, Ini Dugaan Penyebab Secara Medis
Krisdayanti berharap dirinya bisa mengemban kepercayaan yang diberikan PDI Perjuangan dan masyarakat yang telah memilihnya menjadi anggota dewan pada pemilu lalu.
"Saya akan terus menjalani proses belajar, karena menjadi politisi dan publik figur di duni hiburan itu sangat berbeda," kata Krisdayanti.
Pendapat serupa disampaikan Anggota Fraksi PKB MPR Daniel Johan. Menurutnya, seluruh anggota DPR dan MPR harus setia dan menjaga kepercayaan rakyat yang sudah diberikan masyarakat. Karena itu, semua anggota harus selalu ikut dalam setiap rapat, agar tahu seluruh perkembangan yang terjadi. Selain itu juga bisa memperjuangkan aspirasi daerah, baik melalui anggaran maupun undang-undang yang berpihak pada masyarakat.
"Sebagai masyarakat Dapil Kalimantan Barat saya harus perjuangkan pemadaman kebakaran segera mungkin. Kita juga membutuhkan sikap kenegarawanan dalam menyelesaikan berbagai perbedaan dan perselisihan antar golongan yang berbeda. Karena itu kita harus budayakan kebiasaan musyawarah mufakat, untuk mengambil keputusan apapun," kata Daniel Johan menambahkan.
Sebagai informasi, pelantikan anggota MPR periode 2019-2014, ini disaksikan Presiden Joko Widodo beserta Ibu negara Iriana Joko Widodo, serta Wakil Presiden Jusuf Klla bersama Mufidah Jusuf Kalla. Selain itu, juga dihadiri Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno, serta Wakil Presiden ke-9 Hamzah Haz. (Tribun/dtc/kps)