OJK Dorong Inovasi Skema Pembiayaan UMKM di Sulut untuk Pertumbuhan Ekonomi Sulampua

MANADO - Rapat Tindak Lanjut Rakorwil Sulampua Triwulan III 2025 digelar di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara. 

Rakorwil digelar oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), serta jajaran kepala dinas provinsi/kabupaten/kota dan pimpinan industri jasa keuangan. 

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahlis Gallang, S.IP, M.M. 

Dalam sambutannya, beliau menegaskan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong percepatan akses keuangan dan memperkuat peran Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) sebagai growth driver perekonomian nasional.

Dari OJK hadir Kepala OJK Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara yang diwakili oleh Deputi Direktur Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis (PEPK & LMS) Budiman P. Siahaan, bersama Asisten Direktur Divisi PEPK & LMS Rizky Betadi Putra yang juga sebagai narasumber. 

OJK menegaskan komitmennya untuk memperluas penyaluran kredit produktif melalui berbagai kebijakan yang diterbitkan.

“Diperlukan peningkatan penyaluran kredit produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sulampua. OJK siap berkontribusi melalui penguatan ekosistem UMKM, pengembangan ekonomi daerah, hingga program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR),” jelas Budiman dalam rilis yang diterima Tribun Manado, Kamis (11/9/2025). 

Dalam paparannya, OJK mendorong UMKM untuk dapat naik kelas melalui penguatan ekosistem secara end-to-end, penyaluran pembiayaan KUR yang tepat sasaran, dukungan program pemerintah serta penyediaan skema penjaminan dalam memitigasi risiko kredit. 

Sampai dengan Agustus 2025, OJK bersama stakeholder telah melakukan edukasi bersama kepada 1.298 UMKM di Sulawesi Utara.

Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) menjadi salah satu instrumen kunci. 

Melalui pendekatan ekosistem end-to-end, PED dirancang untuk menghubungkan lembaga jasa keuangan dengan komoditas unggulan daerah, memperkuat rantai pasok, dan memastikan keberlanjutan usaha produktif.

Selain itu, OJK juga menekankan pentingnya akselerasi Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR). 

Program ini bertujuan memberikan akses cepat, mudah, dan murah kepada UMKM agar terhindar dari praktik pinjaman informal dan ilegal. 

“Dengan K/PMR, kita ingin memastikan UMKM mendapat pembiayaan yang layak sekaligus mendorong inklusi keuangan,” ungkap Rizky.

Rapat ini menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, antara lain penguatan sinergi TPAKD di tingkat daerah, pemanfaatan skema penjaminan kredit untuk petani dan nelayan, serta digitalisasi UMKM guna meningkatkan kapasitas pencatatan usaha.

Melalui forum tindak lanjut ini, seluruh pihak berkomitmen memperkuat peran Sulawesi Utara sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional dengan mengedepankan pembiayaan produktif, literasi, dan inklusi keuangan yang semakin luas dan berkelanjutan. (advertorial)